Ada Perkara Duit, Jadi "Duri Dalam Daging" Deal AS-Iran?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kesepakatan damai antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemerintah Iran kini menghadapi ganjalan besar dari internal partainya sendiri. Kelompok konservatif AS melayangkan kritik tajam setelah muncul indikasi bahwa Teheran akan diberikan akses finansial bernilai fantastis.

Masalah aliran dana segar ke Iran ini langsung menempati posisi teratas dalam daftar kontroversi domestik di Washington. Hal ini mencuat sesaat setelah draf awal nota kesepahaman kompromi kedua negara bocor ke publik.

Wakil Presiden AS JD Vance secara tersirat mengonfirmasi adanya peluang bagi Iran untuk mendapatkan akses terhadap dana rekonstruksi tersebut. Nilai dana bantuan pemulihan ekonomi itu diperkirakan mencapai angka US$300 miliar atau setara dengan Rp5.340 triliun.

"Kami akan mengundang negara-negara lain-bukan kami, melainkan negara lain-untuk berinvestasi di Iran," ujar Vance dalam wawancara resminya bersama Fox News.

Mendengar konfirmasi tersebut, jajaran fungsionaris Gedung Putih langsung bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi demi meredam kemarahan publik. Pihak administrasi Trump menegaskan bahwa dana jumbo tersebut sama sekali tidak akan menggunakan uang sepeser pun dari para pembayar pajak di Amerika Serikat.

Pemerintah menjelaskan bahwa skema tersebut murni merupakan dana investasi dari negara-negara Arab di kawasan Teluk. Dana tersebut baru akan dicairkan jika Iran mematuhi seluruh poin kesepakatan damai yang diajukan oleh pihak Washington.

Vance kembali mempertegas posisi pemerintahannya dalam sebuah wawancara lanjutan. Ia memberikan contoh bahwa AS tidak akan membiarkan Uni Emirat Arab berinvestasi di Iran, kecuali jika pihak Iran bersedia mengubah perilaku politiknya.

"Kami tidak akan mengizinkan Uni Emirat Arab, misalnya, untuk berinvestasi di Iran, kecuali jika orang-orang Iran mengubah perilaku mereka," tegas Vance saat berbicara dalam program Megyn Kelly mengenai syarat ketat investasi tersebut.

Namun, pembelaan dan pembedaan argumen yang coba dibangun oleh pihak Gedung Putih ini dinilai tidak konsisten. Publik menilai perbedaan definisi tersebut merupakan hal yang selalu ditolak keras oleh kelompok Republikan-terutama oleh Trump sendiri-di masa lalu.

Sikap melunak Trump saat ini menjadi ironi besar karena nilai kompromi finansial yang dinegosiasikannya jauh lebih masif. Sebagai perbandingan, nilai dana insentif yang dirancang oleh Trump kali ini bernilai berkali-kali lipat lebih besar dari kesepakatan masa lalu.

Saat pemerintahan Barack Obama menandatangani perjanjian nuklir (JCPOA) pada tahun 2015, kesepakatan itu juga membuka akses finansial bagi Iran. Kala itu, dana yang dicairkan bukanlah uang dari negara asing, melainkan aset milik Iran sendiri yang dibekukan di bank luar negeri.

Nilai total aset Iran yang dicairkan oleh pemerintahan Obama saat itu diperkirakan hanya berkisar US$50 miliar (Rp890 triliun). Namun, segala bentuk detail dan nuansa perbedaan tersebut selalu diabaikan dalam setiap retorika politik yang digaungkan oleh Trump.

Trump secara konsisten menyerang kebijakan Obama dengan menyebutnya sebagai bentuk kelemahan dan ketidakkompetenan diplomasi Amerika Serikat. Ia menuduh kompromi tersebut sama saja dengan memberikan rejeki nomplok secara tunai bagi negara eksportir terorisme dunia.

"Iran menerima rejeki nomplok sebesar US$150 miliar (Rp2.670 triliun), yang tidak diragukan lagi akan mendanai terorisme di seluruh dunia," tulis Trump dalam kolom opininya di USA Today pada September 2015 yang kini berbalik menyerang dirinya sendiri.

Trump bahkan berulang kali menggunakan angka inflasi US$150 miliar (Rp2.670 triliun) tersebut dalam berbagai panggung kampanye di Oklahoma hingga Iowa. Ia menyebut kesepakatan era Obama sebagai sebuah produk hukum yang mengerikan, menjijikkan, dan sangat tidak kompeten.

Rekam jejak digital tersebut kini menjadi senjata makan tuan yang sangat memukul balik reputasi politik sang presiden. Kelompok oposisi kini balik mempertanyakan konsistensi Trump yang justru membuka peluang aliran dana hingga US$300 miliar (Rp5.340 triliun) ke tangan musuh besarnya.

Para kritikus dari internal Republikan juga mengingatkan kembali argumen partai pada tahun 2015 mengenai sifat dana yang fleksibel. Mereka menilai meskipun dana investasi luar negeri tidak digunakan langsung untuk terorisme, uang itu tetap membebaskan anggaran domestik Iran untuk dialihkan bagi pendanaan militer.

Trump sendiri tercatat terus memelihara narasi serangan uang tunai ini hingga masa kampanye pilpres tahun 2020 lalu. Ia bahkan sempat meramal bahwa jika Joe Biden menang, maka Iran akan kembali mendapatkan kompromi gila senilai miliaran dolar dari Gedung Putih.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]