Ada yang Tak Beres! Dulu Raja Gula Dunia, RI Kini Tukang Impor 'Abadi'

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sebelum kemerdekaan pernah sebagai produsen gula kedua dunia setelah Kuba, kini justru bergantung pada impor dalam jumlah besar, bahkan mencapai jutaan ton setiap tahun dengan nilai triliunan rupiah. Kondisi ini mencerminkan melemahnya daya saing industri gula nasional di tengah derasnya arus produk impor yang selama puluhan tahun belum terselesaikan.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai, ketergantungan impor tersebut tidak lepas dari kebijakan masa lalu yang terlalu membuka pasar tanpa perlindungan memadai bagi produksi dalam negeri.

Ia menggambarkan ketimpangan tersebut seperti pertarungan yang tidak seimbang, di mana produk lokal sulit bersaing dengan impor.

"Ibaratkan Mike Tyson dihadapkan dengan Ellyas Pical tapi tanpa wasit, itu gambaran begitu. Nah ini harus kita kendalikan (dengan lartas), karena kita terima sarannya IMF (International Monetary Fund) pasar bebas, nggak ada lartas," kata Amran dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kebijakan yang mengacu pada rekomendasi International Monetary Fund (IMF) telah membuat sektor pertanian, termasuk gula, kehilangan daya tahan. Tanpa kebijakan larangan dan/atau pembatasan (lartas), produk impor yang lebih murah dan masif membanjiri pasar domestik.

"Kami ini pandangan saja, Bu (pimpinan Komisi VI DPR RI), bahwa ini adalah (ulah atau karena) saran dari IMF kita terima mentah-mentah, ya berantakanlah ini pertanian. Akhirnya (sekarang) satu-satu kita selesaikan," jelasnya.

Amran menegaskan, pola ketergantungan ini tidak hanya terjadi pada gula, melainkan juga komoditas lain. Namun, dalam konteks gula, dampaknya terlihat nyata dari tingginya angka impor yang terus berulang setiap tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor gula Indonesia sepanjang 2025 mencapai 3,93 juta ton.

"Secara total kita pada tahun 2025 melakukan impor terhadap komoditas gula ini di Harmonize System (HS) Code 1701 itu sebesar 3,93 juta ton," ungkap Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rapat yang sama.

Ia menambahkan, impor gula Indonesia masih bergantung pada sejumlah negara pemasok utama, termasuk Brasil.

"Memang impor kita paling banyak berasal dari beberapa negara, termasuk dari Brasil," ujarnya.

Jika ditarik ke belakang, tren impor gula Indonesia bahkan cenderung tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2017 hingga 2024, volume impor berkisar antara 4,5 juta hingga 6 juta ton per tahun.

Tahun 2017, impor gula RI tercatat sebanyak 4,48 juta ton, di tahun 2020 sebanyak 5,53 juta ton, tahun 20223 sebanyak 5,06 juta ton, dan tahun 2024 mencapi 5,31 juta ton. Bahkan pada 2022, impor mencapai 6,007 juta ton, menjadi yang tertinggi secara volume.

Dari sisi nilai, impor gula juga membengkak hingga miliaran dolar AS. Pada 2024, nilainya tercatat mencapai US$3,028 miliar atau sekitar Rp 51 triliun, mencerminkan besarnya beban devisa yang harus ditanggung untuk memenuhi kebutuhan gula nasional.

Di sisi lain, produksi dalam negeri sebenarnya menunjukkan perbaikan. BPS mencatat produksi gula kristal putih (GKP) naik 8,22% menjadi 2,67 juta ton pada 2025, didorong oleh peningkatan luas panen tebu.

"Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan luas panen tebu dari 521 ribu hektare menjadi 563 ribu hektare di tahun 2025 atau naik 8,17 persen. Lalu kemudian disusul dengan konsumsi rumah tangga yang menurun. Jadi kita punya kemampuan peningkatan produksi di satu sisi, di sisi lain kita mengalami penurunan konsumsi gula untuk rumah tangga," terang Sonny.

Namun demikian, peningkatan produksi tersebut belum cukup untuk menekan impor.

"Secara total kita masih melakukan impor 3,93 juta ton, dan secara umum sebetulnya pasokan domestik kita membaik, tetapi kita masih memiliki ketergantungan terhadap impor," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga mengungkapkan ketergantungan tidak hanya terjadi pada gula konsumsi, tetapi juga produk turunannya seperti etanol.

Di mana pada tahun 2025, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan 13 persetujuan impor bahan bakar lain atau etanol dengan alokasi sebesar 13.284.141 liter dan realisasi sebesar 2.373.594 liter atau 17,87%.

"Adapun, untuk tahun 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026 telah diterbitkan 6 persetujuan impor bahan bakar lain atau etanol dengan alokasi 6.937.565 liter dan belum ada realisasi impor sampai sekarang," kata Budi.

Melihat kondisi ini, pemerintah mulai mendorong kembali kebijakan lartas untuk menyeimbangkan pasar. Langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional yang dulu pernah berjaya, namun kini tergerus oleh derasnya arus impor.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]