Arab Makin Panas, AS Tiba-Tiba Warning Irak

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) melayangkan peringatan keras kepada Irak. Ini terkait potensi terbentuknya pemerintahan pro-Iran, seiring menguatnya peluang kembalinya Nouri al-Maliki ke kursi perdana menteri (PM).

Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam percakapan telepon dengan PM Irak saat ini, Mohammed Shia al-Sudani, Minggu waktu setempat. Kekhawatiran Washington muncul setelah Maliki dipilih oleh blok Syiah terbesar di parlemen Irak, sebuah langkah yang membuka jalan baginya untuk kembali dicalonkan sebagai perdana menteri.

Dalam percakapan tersebut, Rubio menekankan harapan AS agar pemerintahan Irak berikutnya mampu menjaga jarak dari pengaruh Iran. Ia menekankan Irak harus berperan sebagai faktor stabilitas kawasan.

"Menteri menyatakan harapan bahwa pemerintahan berikutnya akan berupaya menjadikan Irak sebagai kekuatan untuk stabilitas, kemakmuran, dan keamanan di Timur Tengah," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengutip pernyataan Rubio, seperti dikutip AFP, Senin (26/1/2026).

"Menteri menekankan bahwa pemerintahan yang dikendalikan oleh Iran tidak dapat berhasil mengutamakan kepentingan Irak sendiri, menjaga Irak agar tidak terseret konflik regional, atau memajukan kemitraan yang saling menguntungkan antara Amerika Serikat dan Irak," ujar Pigott menegaskan juga komentar Rubio soal risiko jika pemerintahan Irak berada di bawah kendali Teheran.

Kembalinya Maliki menjadi perhatian serius bagi Washington. Seorang sumber politik Irak mengatakan bahwa AS telah menyampaikan "pandangan negatif terhadap pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Maliki".

Dalam sebuah surat kepada otoritas Irak, perwakilan AS menegaskan bahwa meskipun pemilihan perdana menteri merupakan hak kedaulatan Irak, Washington akan menentukan sikapnya sendiri. Disebut bahwa "Amerika Serikat akan membuat keputusan kedaulatan sendiri mengenai pemerintahan berikutnya sesuai dengan kepentingan Amerika".

AS diketahui masih memegang pengaruh signifikan atas Irak. Sebagian besar pendapatan ekspor minyak Irak disimpan di Bank Federal Reserve New York, berdasarkan kesepakatan pasca invasi AS tahun 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein.

Salah satu tuntutan utama Washington adalah agar Baghdad mencegah kebangkitan kembali kelompok-kelompok bersenjata Syiah yang didukung Iran. Sudani, yang menjabat sejak 2022, dinilai berhasil meraih kepercayaan AS melalui langkah-langkah hati-hati dalam menekan aksi kekerasan kelompok tersebut.

Maliki sendiri pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2006 dengan dukungan AS karena sikapnya yang mendukung operasi militer Amerika melawan Al-Qaeda di Irak dan kelompok militan Sunni. Namun, dukungan itu memudar setelah Washington menilai Maliki mendorong agenda sektarian yang justru berkontribusi pada bangkitnya kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS).

Parlemen Irak dijadwalkan menggelar sidang pada Selasa untuk memilih presiden baru. Meski perannya yang lebih bersifat seremonial, presiden terpilih memiliki kewenangan menunjuk perdana menteri, yang akan menentukan arah politik Irak ke depan.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]