BUMN PT INTI Mau Ditutup, Danantara: Tak Ada PHK Karyawan

3 hours ago 3

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan, rencana penutupan BUMN sakit yang sulit diselamatkan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tak akan mengancam para karyawannya.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya tidak akan menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para karyawannya.

"Oh, nggak ada (PHK). Pekerjanya aman. Kan kita udah bilang, kan. Semua nggak ada yang di-PHK," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (5/5/2026).

Dony mengungkapkan, saat ini Danantara sedang melakukan proses penilaian dan pengecekan terkait rencana penutupan PT INTI.

"Sedang dilakukan assessment? Sedang dicek? Sebagaimana di, apa? Yang saya sampaikan mengenai streamline, kan? Selagi dilakukan proses untuk verifikasi semuanya," jelasnya.

Sebelumnya, Dony menyebut, Danantara membuka peluang penutupan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang terus mengalami persoalan bisnis dan sulit diselamatkan, salah satunya PT INTI.

Menurut Dony, salah satu tantangan utama pengelolaan BUMN selama ini adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi antarperseroan sehingga perusahaan yang sehat sulit membantu BUMN bermasalah.

"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN besar yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat.

"Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," katanya.

Sebagai informasi, Dony yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN telah mengevaluasi dan akselerasi streamlining BUMN. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti yang bernilai strategis bagi negara.

Dony mengungkapkan, hingga saat ini, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah ditata melalui berbagai skema.

"Mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran," ujarnya.

Menurutnya, penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Dony menegaskan bahwa percepatan transformasi BUMN harus dilakukan melalui penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

"Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, fokus pembahasan dalam rapat mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang masih belum optimal, termasuk penguatan tata kelola, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset.

Selain itu, struktur perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah, profesional, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar.

BP BUMN dan Danantara memastikan restrukturisasi ini bukan sekadar penyederhanaan jumlah perusahaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi BUMN secara menyeluruh.

Melalui penataan yang lebih terarah, BUMN ditargetkan semakin efektif dan efisien, beroperasi sesuai prinsip korporasi profesional, kompetitif di pasar, serta mampu memberikan kontribusi riil bagi kas negara dan masyarakat.

(mkh/mkh)

Add