Hamas Tegas Tolak Pelucutan Senjata: Masalahnya adalah Israel!

Jakarta, CNBC Indonesia - Penolakan tegas kembali disampaikan pimpinan politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, terhadap wacana pelucutan senjata faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza. Ia menilai langkah tersebut justru akan menjadikan rakyat Palestina sebagai sasaran empuk yang mudah dihancurkan di tengah situasi pendudukan Israel yang belum berakhir.

Meshaal mengatakan bahwa perdebatan mengenai penyerahan senjata Hamas bukanlah isu baru, melainkan kelanjutan dari upaya selama lebih dari satu abad untuk melemahkan perlawanan bersenjata Palestina.

"Dalam konteks bahwa rakyat kami masih berada di bawah pendudukan, membicarakan pelucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami sebagai korban yang mudah dihabisi dan dengan gampang dimusnahkan oleh Israel, yang dipersenjatai dengan seluruh persenjataan internasional," ujar Meshaal dalam Al Jazeera Forum di Doha, Qatar, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan bahwa pembicaraan soal senjata seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan rekonstruksi Gaza, bantuan kemanusiaan, serta jaminan bahwa perang tidak kembali pecah.

"Jika kita ingin membicarakannya ... perlu disediakan lingkungan yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan serta menjamin bahwa perang tidak akan kembali terjadi antara Gaza dan entitas Zionis. Ini adalah pendekatan yang logis, dan Hamas melalui mediator Qatar, Turki, dan Mesir, serta melalui dialog tidak langsung dengan Amerika melalui para mediator, telah mencapai, atau setidaknya ada, pemahaman mengenai visi Hamas tentang hal itu. Ya, ini membutuhkan upaya besar, bukan pendekatan pelucutan senjata," katanya.

Pernyataan Meshaal muncul di tengah tekanan internasional, khususnya dari Presiden AS Donald Trump yang menyerukan demiliterisasi "secara menyeluruh" terhadap Hamas, serta mengancam kelompok Palestina itu dengan konsekuensi jika menolak. Namun Hamas berkukuh tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih menduduki Gaza.

Dalam fase kedua kesepakatan "gencatan senjata" yang dimediasi AS antara Israel dan Hamas, yang disepakati pada Oktober tahun lalu, Washington menyatakan akan mendorong isu pelucutan senjata Hamas serta penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Meski demikian, Meshaal menilai realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Israel disebut terus melakukan serangan mematikan hampir setiap hari di seluruh wilayah Gaza, yang dianggap melanggar kesepakatan "gencatan senjata".

Israel juga sejauh ini menolak mundur dari apa yang disebut "Garis Kuning" di Gaza timur, batas informal yang memisahkan lebih dari separuh wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel dari bagian lain Jalur Gaza.

Adapun sejak "gencatan senjata" terbaru dimulai, sedikitnya 576 warga Palestina dilaporkan tewas dan 1.543 lainnya luka-luka akibat serangan Israel.

"Masalahnya bukan Hamas dan pasukan perlawanan di Gaza tidak memberikan jaminan. Masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata Palestina ... dan menyerahkannya kepada milisi untuk menciptakan kekacauan," kata Meshaal.

Sebagai alternatif dari pelucutan senjata, Meshaal menyinggung usulan Hamas terkait gencatan senjata panjang.

"Hamas mengusulkan gencatan senjata selama 5 hingga 7 hingga 10 tahun. Ini adalah jaminan bahwa senjata-senjata tersebut tidak digunakan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara mediator yang memiliki "hubungan mendalam dengan Hamas" dapat menjadi penjamin.

Ia menekankan bahwa akar persoalan konflik Palestina-Israel tetap sama, yakni pendudukan.

"Jika kita kembali ke asal konflik, masalahnya adalah pendudukan dan sebuah bangsa yang melawan pendudukan, dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan," katanya.

"Perlawanan adalah hak bagi bangsa yang berada di bawah pendudukan. Itu adalah bagian dari hukum internasional dan agama-agama samawi. Perlawanan adalah bagian dari ingatan kolektif bangsa-bangsa," tambahnya.

Meshaal juga menyinggung serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang ia sebut sebagai titik balik.

"[Operasi Banjir Al-Aqsa] dan perang genosida ini telah mengguncang dunia. Sekarang muncul pertanyaan, persoalan Palestina harus memiliki solusi," ujarnya.

Ia menyambut baik meningkatnya jumlah negara yang mengakui negara Palestina, namun menilai langkah tersebut belum cukup.

"Fakta bahwa 159 negara telah menyetujui atau mengakui negara Palestina itu baik, tetapi belum cukup. Bagaimana kita mengubah negara Palestina menjadi kenyataan di lapangan? Itulah pertanyaan besar yang menjadi perhatian kami sebagai orang Palestina, sebagai orang Arab, sebagai Muslim, dan bersama para sahabat kami di seluruh dunia," katanya.

Dalam forum tersebut, Meshaal juga menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk mengubah pendekatan diplomatik dari sekadar defensif menjadi ofensif.

"Kami ingin menegaskan bahwa ini adalah entitas paria dan beban bagi keamanan, stabilitas, dan kepentingan internasional; untuk mengejarnya dan mengubahnya menjadi entitas yang kehilangan legitimasi internasional sepenuhnya, seperti rezim apartheid di Afrika Selatan," ujarnya.

"Kami adalah pemilik perkara yang adil, dan pihak yang tertuduh adalah mereka yang melakukan kejahatan perang berupa genosida," tutup Meshaal.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]