Indonesia Jadi Juru Kunci Penanganan Pandemi Global WHO

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memainkan peran kunci dalam penyusunan WHO Pandemic Agreement, kesepakatan global baru untuk penanganan pandemi yang rampung dirundingkan di Jenewa, Swiss, pada Rabu (16/4/2025) waktu setempat.

Kesepakatan ini tercapai setelah 13 putaran resmi dan puluhan pertemuan informal sejak awal pembahasan pada Februari 2022. Penyelesaian ini menandai komitmen negara-negara anggota WHO dalam memperkuat sistem kesehatan global sekaligus menghidupkan kembali semangat multilateralisme di tengah tantangan global.

"Indonesia tampil sebagai penggerak utama dalam memperjuangkan prinsip kesetaraan (equity) dan solidaritas global selama negosiasi," tulis pernyataan PTRI Jenewa kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

Sebagai inisiator kelompok Group for Equity (GfE) yang terdiri dari lebih dari 30 negara berkembang, Indonesia aktif mendorong akses yang adil terhadap vaksin, obat-obatan terapeutik, dan diagnostik selama masa pandemi. Salah satu capaian penting dari kesepakatan ini adalah pembentukan sistem Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS), yang diyakini akan mempercepat dan memeratakan akses terhadap produk kesehatan selama krisis global.

Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup pendirian Global Supply Chain and Logistics Network (GSCL) untuk mendukung distribusi produk kesehatan. Tak hanya itu, WHO Pandemic Agreement juga memuat berbagai komitmen terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di masa depan.

"Ini mencakup penguatan tenaga kesehatan, riset dan pengembangan (R&D), transfer teknologi, diversifikasi produksi alat kesehatan, hingga penguatan sistem regulasi dan pengawasan," tambah pernyataan PTRI Jenewa.

Kesepakatan ini rencananya akan diadopsi dalam pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-78 yang digelar pada 19-27 Mei 2025. Meski demikian, implementasi penuh baru akan berjalan setelah negara-negara menyepakati rincian teknis di dalam lampiran (Annex) yang akan mulai dibahas pada September 2025.

Sebagai negara pelopor prinsip keadilan dalam perjanjian ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi kesepakatan secara efektif. Pemerintah menekankan respons pandemi ke depan harus dibangun atas dasar kerja sama lintas negara yang inklusif dan berkeadilan, tanpa meninggalkan satu pun negara dalam menghadapi krisis kesehatan global.