Iran Punya Senjata Lebih Kuat dari Nuklir, AS Dibuat "Mati Kutu"

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Keberhasilan relatif Iran menghadapi perang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel selama enam bulan terakhir memunculkan pandangan bahwa senjata nuklir mungkin bukan lagi alat paling efektif dalam persenjataan Republik Islam tersebut.

Ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump memasuki konflik dengan fokus pada program nuklir Iran, yang selama ini selalu dibantah Teheran sebagai upaya untuk membuat bom nuklir, perkembangan yang justru dinilai paling berdampak selama perang adalah kemampuan Iran memanfaatkan pengaruhnya atas Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling vital di dunia.

Pengaruh tersebut telah memicu gejolak besar dalam perdagangan energi global. Dampaknya dirasakan luas, termasuk di AS, di mana konsumen semakin frustrasi terhadap intervensi militer yang sejak awal tidak populer.

Di saat Trump memutuskan membatalkan gelombang serangan baru yang sebelumnya ia gambarkan sebagai "serangan terbesar sejak Perang Dunia II", cengkeraman Iran atas salah satu jalur laut paling strategis di dunia dinilai berpotensi menjadi senjata yang lebih kuat dibandingkan persenjataan nuklir yang pernah digunakan AS untuk pertama dan satu-satunya kali pada 1945.

"Iran memiliki kemampuan untuk menimbulkan penderitaan ekonomi terhadap perekonomian global yang dalam beberapa hal lebih kuat daripada bom nuklir," kata Joshua Tallis, mantan pejabat senior Angkatan Laut AS yang kini menjabat Direktur Program Urusan Keamanan Sekutu dan Mitra di Center for Naval Analyses, kepada Newsweek.

Murah, Efektif, dan Berdampak Besar

Iran telah lama mengancam akan menutup Selat Hormuz apabila terjadi konfrontasi militer berskala penuh. Ancaman tersebut sudah muncul sejak perang Iran-Irak pada 1980-an, konflik yang membentuk doktrin militer Republik Islam, dan kembali menguat setelah Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 pada masa jabatan pertamanya pada 2018.

Kini, menurut laporan tersebut, ancaman itu telah menjadi kenyataan dan dampak permanennya baru mulai dirasakan.

Strategi Teheran memang tidak memberikan efek pencegahan militer eksplisit seperti yang dimiliki negara-negara bersenjata nuklir. Namun, gagasan lama bahwa senjata nuklir memberikan kekebalan total dari serangan juga mulai memudar.

AS sendiri mengalaminya secara langsung ketika pangkalan-pangkalannya di Timur Tengah terus diserang melalui pola perang asimetris Iran. Situasi itu disebut mirip dengan Rusia yang menghadapi serangan harian dari Ukraina di tengah perang yang dimulai Moskow empat setengah tahun lalu.

Dalam konteks tersebut, kemampuan mencekik perdagangan global melalui jalur pelayaran yang berada tepat di dekat wilayahnya muncul sebagai senjata yang lebih realistis dan bahkan lebih efektif bagi Iran. Yang terpenting, strategi ini dapat digunakan tanpa menimbulkan kecaman internasional sebesar yang biasanya muncul terhadap penggunaan senjata pemusnah massal.

Akibatnya, Iran mampu menjalankan kampanye yang relatif murah namun menghancurkan. Strategi itu disebut mulai menguras persediaan amunisi canggih dan mahal milik AS, sementara laporan menunjukkan Iran justru mampu membangun kembali kemampuan militernya yang relatif lebih murah lebih cepat dari perkiraan.

"Dengan jumlah senjata yang relatif sedikit dan murah, serangan Iran terhadap pelayaran komersial menciptakan efek berantai di seluruh sistem perdagangan global karena perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, dan pelaut menilai ulang risiko melintasi wilayah tersebut," ujar Tallis.

"Karena kerusakan sampingan relatif kecil dan terjadi di lepas pantai, sementara konsekuensinya bersifat global dan sangat terasa, Iran memperoleh keuntungan strategis yang besar dengan biaya reputasi yang minimal," ujarnya.

"Hal ini membuat pengaruh Iran terhadap lalu lintas di Hormuz jauh lebih dapat diterima secara politik untuk digunakan dibandingkan senjata nuklir, dan jauh lebih sulit bagi AS untuk menanggapinya secara militer maupun secara proporsional," imbuhnya.

Mengubah Arah Pembicaraan

Persepsi Iran atas keberhasilannya dalam strategi Selat Hormuz juga disebut telah mempersulit upaya AS di meja perundingan.

Ketika Gedung Putih kembali beralih ke jalur diplomasi dan Trump sekali lagi mengisyaratkan kesepakatan "sudah dekat" pada awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei membantah adanya rencana pembicaraan langsung dengan AS.

Sebaliknya, ia mengonfirmasi bahwa pejabat Iran sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Oman guna "mencapai pemahaman mengenai jalur untuk memastikan keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz".

Oman, yang wilayah Musandam-nya terletak tepat berhadapan dengan pesisir selatan Iran di Selat Hormuz, muncul sebagai pemain penting dalam upaya penyelesaian konflik.

Kesultanan yang dikenal netral itu mengusulkan sistem biaya sukarela. Melalui skema tersebut, negara-negara pengguna jalur pelayaran akan berkontribusi terhadap keamanan dan keberlanjutan Selat Hormuz.

Terlepas dari apakah kesepakatan itu nantinya berjalan atau tidak, Tallis menilai kemampuan Iran mengubah sifat perang menjadi isu masa depan Selat Hormuz menciptakan tantangan reputasi yang serius bagi AS.

"Kemampuan Iran mengalihkan sifat perang menjadi persoalan yang secara mendasar berkaitan dengan masa depan Hormuz menciptakan tantangan reputasi yang serius bagi Amerika Serikat," katanya.

Faktor Houthi

Tantangan tersebut makin besar karena tindakan Ansar Allah di Yaman, yang lebih dikenal sebagai kelompok Houthi dan merupakan salah satu sekutu utama Iran dalam Poros Perlawanan.

Bahkan sebelum perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada Februari, Houthi telah menunjukkan dampak besar dari serangan terhadap perdagangan maritim melalui kampanye yang menargetkan pelayaran di Laut Merah sebagai respons terhadap perang Israel-Hamas yang pecah pada Oktober 2023.

Serangan-serangan itu membuat lalu lintas pelayaran melalui Terusan Suez turun hingga dua pertiga dan memaksa kapal mengambil rute yang jauh lebih panjang dan mahal melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan.

Houthi sempat mencapai gencatan senjata dengan Trump pada Mei setelah menghadapi serangan intensif yang dipimpin AS. Kelompok itu hanya menghentikan serangan di laut setelah Gedung Putih memfasilitasi kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas pada Oktober tahun lalu.

Namun bulan lalu mereka kembali melancarkan serangan di Laut Merah, kali ini menargetkan kapal-kapal Saudi sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai blokade Riyadh terhadap Yaman dan serangan terhadap Bandara Internasional Sanaa.

Ketika Arab Saudi dan mitra-mitra AS lainnya di kawasan mulai mempertanyakan komitmen keamanan Washington, kekacauan dan eskalasi tambahan tanpa adanya kesepakatan berpotensi semakin mengikis kepercayaan tersebut.

"Sampai baru-baru ini, ancaman penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat merupakan instrumen pencegahan yang sangat kuat," kata analis keamanan yang berbasis di Teheran, Mostafa Najafi, kepada Newsweek.

"Namun perkembangan terbaru telah melemahkan persepsi tersebut."

"Saat ini, bukan hanya Iran tetapi juga banyak aktor regional dan bahkan beberapa kekuatan internasional memandang efektivitas pemaksaan militer Amerika secara berbeda," lanjutnya.

"Akibatnya, ancaman militer tidak lagi memiliki nilai pencegahan yang sama seperti sebelumnya."

Babak Akhir Perundingan

Pada perkembangan terkini, AS, Iran, dan Oman dikabarkan hampir mencapai kesepakatan sementara untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Trump disebut menargetkan pengumuman resmi pada Rabu (5/8/2026) waktu setempat.

Mengutip Axios, pembahasan kesepakatan tersebut telah berlangsung selama beberapa pekan dan bertujuan menghidupkan kembali gencatan senjata antara AS dan Iran.

Berdasarkan informasi dari dua sumber kawasan dan seorang pejabat AS, rancangan kesepakatan mengatur pengelolaan lalu lintas kapal di Selat Hormuz selama 60 hari sebagai masa transisi, dengan kemungkinan diperpanjang. Dalam skema tersebut, seluruh kapal yang memasuki Teluk Persia akan melewati jalur utara yang berada di perairan Iran.

Sementara itu, kapal yang keluar menuju Laut Arab akan menggunakan jalur selatan di perairan Oman dengan koordinasi bersama Iran. Selama periode 60 hari tersebut tidak akan dikenakan biaya maupun pungutan bagi kapal yang melintas.

Selain itu, para pihak akan bekerja sama membersihkan ranjau laut di jalur tengah Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Setelah jalur tersebut dinyatakan aman, lintasan itu akan digunakan untuk lalu lintas dua arah berdasarkan kesepakatan permanen yang akan dirundingkan Oman dan Iran.

Jika terealisasi, kesepakatan ini juga akan memberikan Iran peran yang lebih besar dalam pengaturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Hal ini menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak dimiliki sebelum konflik bersenjata pecah.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]