Kontroversi Kartu Merah AS, Parlemen Eropa Minta Bos FIFA Diselidiki

Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Eropa resmi ikut campur dalam pusaran kontroversi Piala Dunia. Sekelompok Anggota Parlemen Eropa (MEP) meluncurkan inisiatif untuk menyelidiki peran Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang diduga tunduk pada tekanan Presiden AS Donald Trump untuk membatalkan hukuman kartu merah striker AS, Folarin Balogun.

Dalam surat yang diperoleh oleh Euronews, para MEP mendesak 27 asosiasi sepak bola di Uni Eropa (UE) untuk mengambil tindakan formal dan menuntut transparansi atas proses pengambilan keputusan FIFA yang dinilai cacat hukum.

"Kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA menyelidiki proses pengambilan keputusan [kasus Balogun]," demikian bunyi teks tersebut.

"Sekali lagi, kita telah melihat Infantino dan FIFA tunduk pada tuntutan pemerintahan Trump. Keputusan FIFA adalah sebuah aib dan penyimpangan keadilan," kata anggota Parlemen Eropa Barry Andrews.

Adapun prahara ini bermula saat pesepakbola AS Folarin Balogun menerima kartu merah kontroversial dalam laga Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina. Berdasarkan regulasi resmi, kartu merah otomatis memicu skorsing satu pertandingan, yang berarti Balogun seharusnya tak bisa bermain dalam laga krusial babak 16 besar melawan Belgia.

Namun, alur pertandingan berubah di balik layar. Trump mengaku menghubungi Gianni Infantino secara langsung, menyebut kartu merah tersebut "tidak adil". Meski mengklaim tidak memberikan imbalan apa pun, Trump kemudian secara terbuka berterima kasih kepada Infantino karena telah membalikkan ketidakadilan besar.

FIFA secara mengejutkan membatalkan hukuman Balogun dengan menggunakan celah hukum kontroversial yang belum pernah diterapkan di Piala Dunia sejak sistem kartu merah diperkenalkan.

Balogun tetap bermain, meskipun pada akhirnya Amerika Serikat tetap tak berkutik dan kalah 1-4 dari Belgia.

Langkah FIFA memicu gelombang kemarahan dari berbagai pihak di Eropa yang mengutuk keras runtuhnya netralitas politik dalam olahraga.

UEFA, badan pengatur sepak bola Eropa, menggambarkannya sebagai "hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan", sementara Federasi Sepak Bola Belgia meluncurkan tantangan formal terhadap kelayakan Balogun.

Komisaris Eropa Glenn Micallef juga menyebut pembatalan itu sebagai "keputusan yang salah".

"Hal ini sangat bertentangan dengan aturan dan status FIFA [...] dan ini merupakan skandal besar," kata William Gaillard, mantan Direktur Komunikasi dan Urusan Publik untuk UEFA, kepada acara unggulan Euronews, Europe Today, pada Selasa (7/7).

Surat Parlemen tersebut diprakarsai oleh Anggota Parlemen Eropa Barry Andrews (Renew Europe), Lara Wolters, dan Niels Fuglsang (Sosialis dan Demokrat), dan saat ini sedang diedarkan di antara para anggota parlemen untuk mengumpulkan tanda tangan sebelum batas waktu pukul 18.00 CET pada Rabu.

Para penandatangan meminta asosiasi sepak bola untuk memastikan bahwa para pejabat senior FIFA dimintai pertanggungjawaban jika ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka melanggar aturan tentang netralitas politik.

Kontroversi ini semakin memperkeruh hubungan Parlemen Eropa dengan FIFA. Sebelumnya, sebanyak 50 MEP juga telah mengirimkan surat terpisah yang menuntut penyelidikan atas keputusan FIFA memberikan penghargaan FIFA Peace Award kepada Presiden Donald Trump.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]