Lengkap! Alasan Fitch Revisi Outlook Rating Utang RI Jadi Negatif

1 hour ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings telah mengumumkan revisi prospek atau outlook peringkat utang RI atau Indonesia's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating menjadi negatif dari sebelumya stabil.

Sementara itu, peringkat utang RI itu sendiri berdasarkan penilai terbaru per Maret 2026 masih tetap BBB alias layak investasi atau investment grade.

"Revisi prospek ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan. Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan memberi tekanan pada cadangan eksternal," dikutip dari keterangan resmi. Rabu (4/3/2026).

Dalam penilaiannya, faktor pendorong penilaian peringkat utang terbaru ini ialah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai target pertumbuhan ambisius 8% dan peningkatan pengeluaran sosial. Fokus itu mereka anggap dapat menyebabkan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan.

Meningkatnya risiko itu Fitch sebut tergambar dari rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui revisi itu, Fitch menganggap ada kemungkinan batas defisit dilonggarkan dari yang selama ini konsisten di level 3% PDB.

"Kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan untuk membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral," kata Fitch dalam pertimbangan penilaiannya.

Kondisi ini juga diperburuk dengan potensi besarnya belanja negara untuk pengeluaran sosial yang lebih tinggi, termasuk program makanan bergizi gratis (total sebesar 1,3% dari PDB untuk tahun 2025-2029).

"Rencana untuk mempercepat pengeluaran pada semester pertama tahun 2026 dapat menambah risiko penyimpangan fiskal," ucap Fitch.

Sementara itu, dari sisi pendapatan negara, mereka anggap masih akan lesu dengan besaran rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026-2027. Kondisi ini terutama disebabkan perhitungan penerimaan pajak yang lesu karena hampir sepenuhnya membatalkan rencana kenaikan tarif PPN.

Adapula pengalihan permanen dividen BUMN (0,4% dari PDB) ke Badan Pengelola Investasi Danantara, dan pengembalian pajak yang mungkin bersifat sementara. Danantara juga mereka anggap masih memberikan ketidakpastian dalam mendorong investasi di tanah air.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan material dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," kata Fitch.

Dalam penilaiannya, Fitch turut mengungkapkan bahwa demonstrasi Agustus-September 2025 menjadi bagian dari indikator tata kelola pemerintahan yang lebih lemah.

"Protes yang meluas pada tahun 2025 menyoroti ketidakpuasan publik dan ada risiko bahwa ketegangan sosial dapat berlanjut, menimbulkan tantangan politik bagi presiden dan koalisi yang berkuasa," ucap Fitch.

Posisi Indonesia dalam indikator tata kelola Bank Dunia mereka anggap juga telah memburuk dan berada di peringkat persentil ke-44 pada skor tata kelola komposit, di bawah median rating 'BBB' yaitu persentil ke-56.

"Ketidakpastian yang terus-menerus seputar pembuatan kebijakan makroekonomi dapat semakin membebani tata kelola dan kekuatan kelembagaan negara," kata Fitch.

Fitch juga menganggap defisit neraca transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,8% dari PDB pada tahun 2026 karena ekspor neto yang lebih lemah, dipicu sentimen nvestor tetap rapuh, yang menciptakan risiko tekanan depresiasi lebih lanjut yang dapat meningkatkan biaya pinjaman dan mengikis cadangan eksternal.

Mandat baru BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga tak lepas dari sorotan terbaru Fitch. Terutama karena "dapat membuat BI kesulitan memenuhi tujuan intinya dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dan keuangan jika terjadi peningkatan tekanan arus keluar modal."

Fitch turut mempertimbangkan potensi utang pemerintah secara umum akan meningkat sedikit menjadi 41% dari PDB pada 2026, di bawah median proyeksi peringkat rating 'BBB' sebesar 57,3%.

"Kami memperkirakan rasio utang akan tetap stabil dalam jangka menengah, mencerminkan asumsi dasar kami saat ini bahwa pemerintah akan mematuhi batas defisit fiskal. Meskipun demikian, pembayaran bunga yang diperkirakan sebesar 17% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2025, termasuk yang tertinggi dalam kategori peringkat 'BBB'," kata Fitch.

Terlepas dari sentimen negatif itu, Fitch menekankan, ada sejumlah indikator lain yang memperkuat posisi rating Indonesia di level BBB. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil di sekitar 5,0% pada tahun 2026-2027, dua kali lipat dari median negara-negara rating 'BBB' sebesar 2,5%.

Pemicunya ialah permintaan domestik akan tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama, didukung oleh pengeluaran publik yang lebih tinggi, termasuk investasi Danantara, pelonggaran moneter, reformasi debottlenecking yang moderat, dan aktivitas hilirisasi di industri sasaran, yang mengimbangi hambatan dari ekspor neto yang lebih lemah.

"Kami percaya bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan 8% pada tahun 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan," kata Fitch.

(arj/haa)

Add