Mandatori B50 Direncanakan Juli 2026, Ketua Komisi XII DPR Bilang ini

Menurut dia, implementasi biodiesel di Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan. Saat ini, program mandatori biodiesel telah memasuki level B40 dan direncanakan meningkat menjadi B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Keberhasilan program biodiesel menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat dalam membangun kemandirian energi berbasis sumber daya domestik. Ini harus terus diperkuat dan dioptimalkan," ujar Bambang seperti dikutip siaran pers, Selasa (7/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi crude palm oil (CPO) yang mencapai lebih dari 45 juta ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel secara berkelanjutan, bahkan seiring peningkatan mandatori ke depan.

Selain biodiesel, Bambang juga menyoroti potensi besar pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin. Indonesia memiliki sumber bahan baku bioetanol yang melimpah, seperti tebu, singkong, dan jagung, yang dapat dioptimalkan melalui penguatan ekosistem industri bioenergi nasional.

"Pengembangan bioetanol harus menjadi agenda strategis berikutnya. Dengan potensi bahan baku yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan impor bensin secara bertahap," katanya.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa pengembangan bioenergi harus dilakukan secara terukur dan terintegrasi, agar tidak mengganggu ketahanan pangan maupun kebutuhan bahan baku industri lainnya.

"Pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara kebutuhan energi, pangan, dan industri. Ini penting agar program bioenergi tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pangan atau pasokan domestik," ungkap legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung itu.

Ia menilai, dengan perencanaan yang tepat, Indonesia memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dan bioetanol tanpa mengorbankan sektor lain. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan bahan baku alternatif yang tidak bersaing langsung dengan pangan.

Lebih lanjut, Bambang mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan regulasi pendukung, termasuk insentif bagi investasi di sektor bioenergi, guna memperkuat ekosistem hilirisasi energi berbasis domestik.

"Dengan sinergi kebijakan yang tepat, biodiesel dan bioetanol tidak hanya menjadi solusi energi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, serta penguatan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global," ujarnya.