Media Asing Soroti Keuangan RI Terdampak Perang Iran vs AS-Israel

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah "berupaya semaksimal mungkin" untuk memangkas biaya dengan mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan produksi energi terbarukan, terutama tenaga surya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan beberapa menteri pada Kamis (19/3/2026) untuk membahas dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Sederet kebijakan dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi agar tidak menekan masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat menyampaikan kebijakan tersebut diarahkan agar defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap PDB.

"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga," ujar Airlangga.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah juga saat ini engah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor Swasta serta Pemerintah Daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," pungkasnya.

Dari seluruh kebijakan, pemerintah tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Berbagai langkah ini mencerminkan respons Pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Adapun Indonesia sendiri memberikan subsidi bahan bakar yang besar untuk penduduknya yang berjumlah lebih dari 284 juta jiwa, mencakup sekitar 30 hingga 40% dari biaya bahan bakar bagi konsumen. Subsidi tersebut mewakili sekitar 15% dari APBN.

(hoi/hoi)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]