Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan menjalankan berbagai program prioritas nasional. Salah satu yang jadi sorotan adalah upaya menghidupkan kembali semangat koperasi di desa-desa lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Program ini resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025, dan membawa misi besar: memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli petani, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pembiayaan.

KDKMP bukan sekadar koperasi biasa. Ia dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Harapannya, koperasi  ini bisa menjadi penggerak utama berbagai sektor usaha di desa/kelurahan dengan hasil yang kembali dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Untuk mendukung program ini, pemerintah bahkan sudah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Lewat beleid tersebut, KDKMP bisa mengajukan pinjaman ke bank-bank anggota Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) hingga Rp3 miliar, dengan jaminan Dana Desa. Ini menjadi angin segar bagi desa-desa yang ingin mandiri dan berkembang.

Namun, bagaimana kenyataan di lapangan?
Jika kita tengok ke sejumlah desa, misalnya di Kabupaten Madiun, banyak pengurus koperasi yang masih bingung. Ketika ditanya, "Usaha apa yang akan dijalankan?", respons mereka seringkali berupa kata-kata seperti "bingung", "menunggu", "apa adanya", atau "harus bagaimana?".

Ini menunjukkan bahwa belum semua pihak memahami arah dan tujuan dari KDKMP. Edukasi dan panduan teknis masih kurang, bahkan banyak kepala desa yang belum yakin langkah apa yang harus diambil.

Setiap desa tentu punya potensi dan tantangan yang berbeda. Sayangnya, belum semua pengurus koperasi siap membaca potensi itu dan menerjemahkannya ke dalam ide usaha yang nyata. Beberapa justru cenderung menunggu instruksi, alih-alih proaktif menciptakan peluang.

Ada pula yang masih fokus pada urusan gaji atau insentif, sebelum berpikir tentang bisnis atau pengembangan koperasi. Sikap pasif seperti ini justru bisa menghambat semangat awal berdirinya KDKMP.

Meski begitu, tidak semua desa stagnan. Ada juga yang sudah bergerak cepat. Mereka sudah menjalankan usaha seperti jual beli beras, gas elpiji, jasa fotokopi, pupuk pertanian, hingga perlengkapan sekolah. Modalnya pun bervariasi, ada dari iuran perangkat desa, pengembangan koperasi wanita, hingga kelanjutan BUMDes. Beberapa bahkan sudah mulai mengembangkan sektor ketahanan pangan, wisata desa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini patut diapresiasi, karena dilakukan di tengah minimnya petunjuk teknis dan sosialisasi dari pemerintah pusat.

Desa juga bisa belajar dari koperasi lain yang sudah sukses di daerah lain. Studi banding atau berbagi pengalaman bisa jadi inspirasi yang bermanfaat. Selain itu, penting juga melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari ide yang akan dijalankan.

Tak kalah penting, semua ide usaha yang dibangun harus selaras dengan prinsip koperasi: keanggotaan sukarela, partisipasi aktif, dan pembagian hasil yang adil. Setelah semuanya siap, susunlah rencana usaha yang sederhana dan jelas tentang apa yang dijual, siapa pembelinya, bagaimana sistemnya, dan bagaimana keuntungannya dibagi.

Terakhir dan paling penting, yaitu libatkan semua elemen masyarakat desa. Koperasi hanya bisa berjalan kalau didukung oleh partisipasi nyata dari anggotanya. Gotong royong adalah kekuatan sejati dari koperasi desa.

(miq/miq)