Pengembang Minta Harga Rumah Subsidi Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan biaya pembangunan perumahan kian berat dirasakan pengembang, terutama yang menggarap rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lonjakan harga material bangunan membuat rencana anggaran biaya (RAB) semakin sulit dipertahankan, sementara ruang penyesuaian harga nyaris tak tersedia.

Ketua Umum DPP HIMPERRA Ari Tri Priyono menilai kondisi ini sudah berada di titik yang mengkhawatirkan bagi keberlanjutan pengembang rumah subsidi. Menurutnya, harga jual rumah FLPP sepenuhnya ditetapkan pemerintah, sehingga setiap kenaikan biaya otomatis menekan margin pengembang.

"Rasanya semakin berat kita mempertahankan RAB kita itu. Mau nggak mau tentu, yang FLPP kan sudah ditentukan oleh pemerintah ya, pasti akan mengurangi keuntungan pengembang, udah nggak ada cara lain," kata Ari kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/1/2026).

Di tengah keterbatasan tersebut, pengembang juga tidak memiliki ruang untuk menurunkan spesifikasi bangunan. Standar kualitas rumah subsidi saat ini sudah ditetapkan dan diawasi ketat, sehingga efisiensi ekstrem tidak lagi memungkinkan.

"Memang kita sedang mendorong tahun depan ini untuk pemerintah mereview harga FLPP karena sudah tidak akan tertahan oleh pengembang," ujarnya.

Dalam kondisi seperti sekarang, beban penyesuaian biaya praktis sepenuhnya ditanggung pengembang. Pilihan untuk mengalihkan kenaikan harga ke konsumen FLPP tidak tersedia, sementara biaya konstruksi terus merangkak naik.

"Kalau pandangan saya ya tinggal yang dikorbankan adalah di sisi pengembang," ucapnya.

Sebagian pengembang mulai mencari jalan keluar dengan mengandalkan proyek non-subsidi. Segmen komersial dinilai masih memiliki ruang untuk penyesuaian harga, meski tetap bergantung pada strategi masing-masing perusahaan.

"Beberapa yang bisa menaikkan harga tapi masuknya di komersial. Mungkin bakal ada kenaikan untuk yang komersial, bisa 5% mungkin tapi tergantung masing-masing pengembangnya," jelas Ari.

Lonjakan biaya paling terasa datang dari material berbasis sumber daya alam. Ari menyebut sejumlah bahan utama konstruksi mengalami kenaikan signifikan dalam setahun terakhir.

"Yang di atas 50% ada yang benar-benar mendekati 100% itu misalkan harga-harga batu kali yang untuk pondasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, batu split sebagai bahan utama campuran beton juga mengalami lonjakan tajam. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada biaya struktur bangunan.

"Misalnya aja batu split, bahan campuran utama buat beton cor, sekarang naik ya udah 30-40% bahkan lebih," kata Ari.

Masalah tidak berhenti pada harga. Ketersediaan material pun menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk beton siap pakai. Selain mahal, pengembang harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan pasokan.

"Ready mix ini selain harganya mahal, juga buat dapetinnya susah harus antri, jadi banyak banget tantangannya sekarang ini," ujarnya.

Di sisi lain, Ari menilai harga semen relatif masih tertahan. Namun, kenaikan signifikan justru datang dari pasir dan batuan alam yang pasokannya semakin terbatas, khususnya di Jawa Barat.

"Semennya sih nggak naik, naiknya sedikit lah, tapi harga alamnya yang naik kaya pasirnya, splitnya. Di samping naik, sulit ada terutama di Jawa Barat," tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan penghentian izin tambang pasir dan batuan oleh pemerintah daerah turut memperketat suplai. Meski memahami tujuan kebijakan tersebut, Ari menilai dampaknya sangat terasa bagi sektor properti.

"Karena pemerintah menghentikan izin tambang yang ngeruk pasir, batu kali dan seterusnya itu. Ya maksudnya pasti bener, tapi kan mengorbankan bidang properti," pungkasnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]