Perdana ASN WFH Jumat, Begini Situasi di Kemenkeu-KemenPU

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Work From Home (WFH) sekali dalam seminggu setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku pertama kali pada hari ini, Jumat (10/4/2026).

Harapannya kebijakan ini bisa menghemat anggaran negara dan bahan bakar di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Dari pantauan CNBC Indonesia, beberapa kementerian tampak lenggang. Salah satunya adalah Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gedung Djuanda I Kemenkeu saat ini tampak sepi.

Sementara itu, berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang berada di gedung Wisma Mandiri, Jakarta Pusat hari ini, tampak kondisinya masih cenderung normal.

Hal ini karena Kementerian PKP berada di gedung Wisma Mandiri, sehingga karyawan yang bekerja juga selain dari jajaran Kementerian PKP.

Parkiran mobil yang berada di depan gedung Wisma Mandiri pun juga masih tampak normal. Adapun untuk ASN Kementerian PKP, terlihat masih banyak yang masuk kerja hari ini.

Sedangkan untuk Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya saat ini sedang melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara dalam rangka meninjau program perumahan.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi ASN satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika konflik global.

Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum.

Hal menarik juga ditemui di Kementerian Pekerja Umum (PU). CNBC Indonesia menemukan kementerian ini tetap menjalankan sistem kerja normal, tanpa WFH.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak ada kebijakan work from home (WFH) bagi jajaran pegawainya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan peran strategis kementerian dalam penanganan infrastruktur sekaligus respons kebencanaan di berbagai daerah.

"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB dan Basarnas dan BPD. Jadi karena itu kemudian diputuskan kami tidak WFH,' kata Dody di Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).

Dalam situasi saat ini, Kementerian PU dinilai tidak bisa mengendurkan kehadiran fisik pegawai, terutama karena keterlibatan langsung di lapangan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi faktor krusial yang menuntut kesiapan setiap saat. Meski demikian, pemerintah tetap mencari cara untuk menjaga efisiensi operasional tanpa mengganggu kinerja utama.

"Tapi memang diputuskan kita berusaha kerja dengan secara efektif efisien. Apa yang kita kerjakan setelah jam 5 misalnya, setelah jam 5 listrik kita kurangi sama sekali, AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangannya bisa pakai AB, angin brobos, ya pakai AB aja, enggak usah pakai AC," sebut Dody.

Langkah penghematan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi anggaran negara. Pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan menjadi salah satu cara sederhana yang diterapkan di lingkungan kantor. Kebijakan ini juga tengah dievaluasi untuk mengukur dampaknya terhadap pengeluaran.

"Jadi mudah-mudahan dengan cara itu walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetap dapat kita berikan kepada kas negara. Itu hal yang nanti sedang diukur oleh Karobim. Jadi kalau WFH di PU tidak, tidak ada," ujar Dody.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]