Prabowo Ogah Tambah Utang Negara, Batas Rasio 40% Gak Bakal Dilewat

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memastikan, pemerintah tidak akan menambah utang baru secara ugal-ugalan, meskipun kebutuhan belanja negara saat ini makin besar.

Terutama untuk merespons tekanan ekonomi yang disebabkan perang di Timur Tengah dan sempat membuat harga minyak dunia melonjak tinggi, hingga memperbesar kebutuhan belanja subsidi energi dalam APBN 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perkeonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara kemarin, Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran menterinya untuk menjaga rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN tak melampaui rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%, demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3%. Dan juga ini dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga saat konferensi pers seusai rapat, dikutip Kamis (9/4/2026).

Sebagai informasi, Kementarian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah senilai Rp 9.637,9 triliun pada 2025. Ini membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menembus level 40,46% terhadap PDB.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai jika dilihat rasio utang sebesar 40,46% dari PDB sebetulnya relatif rendah dibanding dengan banyak negara lain apalagi negara maju yang sudah di atas 100%. Yang harus diperhatikan, menurut Mari, adalah debt to service ratio (DSR).

DSR adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan individu atau bisnis dalam membayar cicilan utang, dibandingkan dengan total pendapatan bersih bulanan.

"Bagaimana kita menilai manajemen utang tidak bisa hanya dari debt to GDP ratio. Kita juga harus lihat debt to service ratio. Jadi berapa banyak anggaran kita yang juga terserap untuk membayar bunga misalnya di dalam revenue," paparnya saat ditemui usai peluncuran situs resmi DEN, Jumat (13/2/2026).

Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan agar utang benar-benar tidak dipandang negatif. Dia meminta masyarakat melihat utang dari penggunaannya untuk pembangunan ekonomi.

"Jadi jangan melihat utang itu sebagai hal yang negatif. Semua negara juga berutang. Yang penting hutang itu digunakan untuk menghasilkan growth atau tidak sehingga bisa membayar kembali utangnya," katanya.

Tidak hanya itu, Mari menekankan hal penting yang harus dilihat selanjutnya adalah upaya meningkatkan revenue, baik dari perluasan tax base pajak ataupun dari perbaikan administrasi pajak. Ini menjadi pekerjaan rumah yang penting.

"PR yang penting. Di luar itu tentu expenditure side. Tadi kita sudah bahas mengenai belanja pemerintah yang bisa lebih efisien," paparnya.

(arj/haa) [Gambas:Video CNBC]