Presiden Korsel Minta Maaf ke Kim Jong Un, Sebut Insiden 'Tak Pantas'

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyampaikan permohonan maaf resmi kepada Korea Utara atas insiden penyusupan pesawat tanpa awak (drone) yang memasuki wilayah negara tetangganya tersebut. Langkah ini diambil pemerintah Seoul setelah jaksa mendakwa tiga orang, termasuk oknum militer dan intelijen, yang terbukti mengirimkan UAV ke wilayah Korea Utara antara September 2025 hingga Januari 2026.

Mengutip laporan Russia Today, Presiden Lee memberikan pernyataan resminya terkait insiden tersebut dalam rapat kabinet yang digelar pada Senin, (06/04/2026). Ia mengakui adanya dampak dari tindakan sembrono tersebut terhadap stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

"Meskipun ini bukan tindakan oleh pemerintah kami, saya menyatakan penyesalan kepada pihak Korea Utara atas ketegangan militer yang tidak perlu yang disebabkan oleh perilaku sembrono tersebut," ujar Lee.

Presiden Lee menyatakan bahwa tindakan tersebut murni merupakan aksi mandiri dari para pelaku yang saat ini telah menjalani proses hukum. Ia mengutuk keras keterlibatan oknum tersebut karena telah memicu provokasi tanpa koordinasi resmi.

"Individu-individu tersebut melakukan tindakan provokatif... atas kemauan mereka sendiri. Perilaku mereka tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab," kata Lee.

Lebih lanjut, Lee mencurigai adanya agenda tertentu di balik pengiriman drone tersebut yang justru merugikan posisi Korea Selatan di mata internasional. Ia meminta semua pihak untuk melihat dampak jangka panjang dari tindakan ini.

"Kita perlu mempertimbangkan secara cermat kepada siapa tindakan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan," tutur Presiden Lee.

Atas dasar itu, Lee menginstruksikan badan pemerintah terkait untuk segera mengubah regulasi guna memastikan insiden serupa tidak kembali terjadi. Hal ini juga merespons ancaman Pyongyang yang sebelumnya mengklaim telah menjatuhkan drone pengintai dan mengancam akan memberikan balasan mengerikan terhadap Seoul.

Di sisi lain, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan lalu telah menegaskan posisinya terhadap Korea Selatan. Ia menyebut negara tetangganya itu sebagai musuh utama dan memperingatkan konsekuensi serius atas pelanggaran kedaulatan tersebut.

"Seoul akan membayar harga untuk provokasinya," ucap Kim.

Kim juga menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan pernah menghentikan program nuklirnya. Baginya, kepemilikan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk menahan tekanan dari Amerika Serikat yang terus memperkuat kerja sama militer di kawasan tersebut.

"Korea Utara tidak akan menyerah pada senjata nuklirnya karena senjata tersebut memberikan pencegahan terhadap AS, yang sedang melakukan teror negara dan agresi secara global," tegas Kim.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyayangkan pernyataan Kim yang dinilai merusak upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Mengingat Perang Korea 1950-1953 hanya berakhir dengan gencatan senjata, kedua negara secara teknis masih berada dalam status perang hingga saat ini.

(tps/tps) [Gambas:Video CNBC]