PT Timah Akui Tak Kendalikan Penuh Operasional Tambang, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Timah Tbk (TINS) membeberkan bahwa perusahaan saat ini tidak sepenuhnya bisa mengendalikan operasional pertambangan secara langsung. Terutama, sejak adanya kasus tindak pidana korupsi tata kelola timah.

Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro mengakui bahwa sejak adanya kasus tata kelola timah pada tahun lalu, operasional perusahaan tidak dikendalikan oleh PT Timah secara langsung.

"Terutama sejak ada kasus Harvey Moeis dan kawan-kawan. Jadi, memang sekarang hampir operasional perusahaan dikendalikan bukan oleh PT Timah secara langsung. Ini kami akui dan menjadi kewajiban kami nanti," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dia pun mengakui bahwa dalam empat tahun terakhir ini kinerja perusahaan belum bisa mencapai target program yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya.

"Jadi, PR kami untuk harus bisa mencapai program yang dicanangkan setiap tahun," imbuhnya.

Kendati memang masih belum mengelola operasional perusahaan secara menyeluruh, Restu mengatakan pihaknya terus melakukan sejumlah upaya untuk bisa memberantas praktik pertambangan ilegal, khususnya di wilayah tambang perusahaan.

Salah satu upaya yang dilakukan PT Timah untuk memberantas tambang ilegal ini yaitu dengan melakukan penenggelaman kapal ponton ilegal.

"Kami sajikan sudah banyak ratusan kali kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kemudian penenggelaman kapal-kapal ponton yang ilegal, tetapi jumlahnya bukan berkurang, tapi bertambah," ujarnya.

Sayangnya, dia mengatakan alih-alih kapal ilegal tersebut berkurang, kapal ponton ilegal tersebut justru bertambah lantaran dikendalikan oleh orang-orang yang juga bekerja sama dengan PT Timah.

"Ini antara lain, sebagian besar stakeholder atau orang-orang yang membantu bekerja bersama kami di PT Timah itu dikategorikan ilegal, tapi itu oleh rakyat, sehingga tidak mungkin dilakukan," tambahnya.

Masalah tersebut, lanjut Restu, akan kembali dievaluasi dengan bantuan solusi dari Komisi VI DPR RI.

"Sehingga, tadi kami sudah diarahkan beberapa hal, seperti menggunakan metode pengoperasian melalui koperasi, itu luar biasa. Jadi, kami sudah dapat tadi setengah jam berkomunikasi dengan Bapak-Ibu sekalian di Komisi VI. Kami dapat ide banyak yang luar biasa, yang nanti segera menjadi bahan untuk kami untuk melakukan operasi," tandasnya.

(wia)

Next Article Reformasi Tata Kelola, Kunci Menuju Masa Depan Timah Berkelanjutan