Siap-Siap, Ada Banyak Bank Antre Merger Besar-Besaran

1 hour ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa masih banyak Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang hendak melakukan konsolidasi dalam rangka memenuhi single presence policy (SPP) alias kepemilikan tunggal.

Menurut Dian, sedang ada banyak BPR yang hendak berkonsolidasi. Ia mengungkapkan hanya ada tinggal sedikit bank yang belum memenuhi SPP.

"Sekarang kita merger-kan semua sekarang. Sudah ngantre ini kita, hanya tinggal sedikit [yang belum]," ujar Dian selepas Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Dalam peraturan tersebut, satu pihak hanya boleh menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank umum atau BPR. Dengan demikian, PSP yang memiliki banyak bank harus melakukan peleburan atau membentuk holding company.

"Single policy itu jadi satu orang atau satu perusahaan itu tidak boleh memiliki lebih dari satu BPR. Jadi yang masih banyak itu harus di-merger," pungkas Dian.

Belum lama ini, OJK telah memberi lampu hijau atas penggabungan empat BPR di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Keempat bank itu adalah PT BPR Nusamba Sukaraja, PT BPR Nusamba Plered, PT BPRNusamba Singaparna, dan PT BPR Mitra Harmoni Indramayu, menjadi PT BPR Nusamba Tanjungsari.

Merger empat BPR ini merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, daya saing, dan ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sepanjang tahun lalu, terjadi dua aksi merger BPR besar-besaran. Pertama, sebanyak empat BPR dalam satu naungan memutuskan untuk melebur.

Antara lain, PT BPR Bina Sejahtera Insani (Binsani), PT BPR Rejeki Insani, PT BPR Dutabhakti Insani, dan PT BPR Bina Kharisma Insani. BPR Binsani yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah itu menjadi surviving entity yang menerima penggabungan ketiga BPR lainnya. Merger resmi dilakukan pada 27 Agustus 2025.

Kedua, Bank Syariah Matahari besutan Pimpinan Pusat (PP) mendapatkan izin operasional oleh OJK pada 18 Juni 2025. Bank tersebut sebelumnya merupakan BPRS yang dijadikan cangkang untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS). Adapun, Bank Syariah Matahari dipilih sebagai perusahaan cangkang, karena Muhammadiyah sulit untuk melebur sebanyak 17 BPRS yang dimilikinya menjadi 1.

Dian memaparkan pertumbuhan kinerja BPR/BPRS sepanjang tahun 2025. Meski jumlah BPR/BPRS menurun, total aset tumbuh 5,38% secara tahunan atau year on year (yoy) per November 2025. Itu didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 5,48% yoy menadi Rp176,06 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5,07% yoy menjadi Rp167,72 triliun.

(fsd/fsd)

Add