10 Provinsi dengan Kenaikan UMP 2026 Tertinggi, Sampai Tembus Rp1 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabpwo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 49/2025 tentang Pengupahan. PP itu merupakan Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 tahun 2021. PP ini ditetapkan pada hari Rabu (17/12/2025) dan berlaku pada saat diundangkan, juga pada tangga; 17 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan, perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 tahun 2023, serta untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Pada PP baru ini, ada beberapa perubahan yang terjadi seperti penggunaan indeks tertentu atau alfa, yang ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja dan pelaku usaha, serta upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dalam PP itu, Prabowo menetapkan, formula kenaikan upah adalah:

• Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)

Dalam hal ini, Prabowo memutuskan angka untuk indeks tertentu alias alfa adalah di rentang Alfa 0,5 - 0,9.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, penggunaan alfa dimaksudkan sebagai instrumen koreksi untuk meredam kesenjangan upah minimum antarprovinsi.

Menurutnya, faktor ini merefleksikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat penyesuaian ketika terdapat disparitas upah yang dinilai terlalu rendah atau justru terlalu tinggi di suatu daerah.

Meski nilai alfa dinaikkan, Yassierli menekankan, struktur rumus pengupahan tetap sama. Formula dasar masih mengacu pada penjumlahan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan alfa, sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.

Perubahan terletak pada besaran rentang indeks yang kini memberi ruang kebijakan lebih luas bagi pemerintah daerah.

Berbeda dengan penetapan UMP 2025 yang serentak naik 6,5% di seluruh Indonesia, kenaikan UMP 2026 dipastikan akan bervariasi antarwilayah. Pemerintah menilai kebijakan tahun lalu bersifat situasional, seiring keterbatasan waktu penyusunan aturan pascaputusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan skema baru ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan menentukan besaran indeks penyesuaian selama berada dalam rentang 0,5-0,9.

Dalam simulasi CNBC Indonesia Research, penggunaan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 menghasilkan variasi kenaikan UMP di tiap provinsi.

Sejumlah provinsi dengan basis pertumbuhan ekonomi tinggi berpotensi mencatat lonjakan upah paling besar secara nominal. Sebaliknya, daerah dengan tekanan ekonomi lebih rendah atau inflasi yang terbatas akan mengalami penyesuaian yang lebih kecil.

Berikut ini adalah hasil simulasi kenaikan UMP tahun 2026 berdasarkan besaran nominal rupiah dengan menggunakan alfa (0,5-0,9):

Untuk 10 provinsi yang berpotensi memiliki kenaikan UMP terbesar berdasarkan kenaikan nominalnya bila menggunakan alfa 0,5: 

Berikutnya, 10 provinsi yang berpotensi memiliki kenaikan UMP terbesar berdasarkan kenaikan nominalnya bila menggunakan alfa 0,6:

Selanjutnya, 10 provinsi yang berpotensi memiliki kenaikan UMP terbesar berdasarkan kenaikan nominalnya bila menggunakan alfa 0,7:

Selanjutnya, 10 provinsi yang berpotensi memiliki kenaikan UMP terbesar berdasarkan kenaikan nominalnya bila menggunakan alfa 0,8:

Terakhir, 10 provinsi yang berpotensi memiliki kenaikan UMP terbesar berdasarkan kenaikan nominalnya bila menggunakan alfa 0,9:

CNBC INDONESIA RESEARCH 

[email protected]

(evw/evw)