100 Hari Masa Genting: Masa Depan RI Ada di Tangan Anak Bebas Stunting

Jakarta, CNBC Indonesia - Di Indonesia, stunting masih sering dibahas sebagai isu kesehatan. Namun sesungguhnya, stunting merupakan persoalan kualitas modal manusia. Kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan berdampak langsung pada kapasitas kognitif dan produktivitas anak saat dewasa.

Dalam konteks bonus demografi, tingginya angka stunting berisiko menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Tanpa perbaikan kualitas modal manusia sejak dini, peluang demografi justru dapat berubah menjadi beban struktural.

"Anak yang kurang gizi pada saat tumbuh akan menjadi tenaga kerja yang kurang produktif sehingga produktivitas terganggu. Kualitas SDM tidak bisa tumbuh di angka maksimalnya," ujar Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali kepada CNBC Indonesia

Kebijakan Pemerintah Terkait Stunting

Faktor penentu keberhasilan pencegahan stunting bergantung pada intervensi di tiga periode penting atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode prenatal, periode kelahiran, dan periode postnatal.

Pemerintah Indonesia menangani stunting melalui berbagai kebijakan lintas sektor karena stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan masalah pembangunan ekonomi jangka panjang.

Angka Stunting di Indonesia

Data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%, dari 21,5% pada 2023. Penurunan ini menandai capaian penting karena untuk pertama kalinya angka stunting nasional berada di bawah ambang 20%.

Tantangan Stunting

Meskipun angka stunting secara nasional menunjukkan tren penurunan, tantangan penanganannya masih signifikan. Hal ini karena stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi juga kondisi ekonomi, sosial, serta kapasitas institusi di tingkat daerah.

Sejalan dengan tantangan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penanganan persoalan nutrisi di Indonesia tidak dapat dibebankan pada pemerintah semata, melainkan harus menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan Rachmat Pambudy dalam agenda Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 yang mengusung tema "Penguatan Ekosistem Gizi yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Di sisi lain, tantangan besar masih dihadapi oleh beberapa provinsi dengan prevalensi stunting yang sangat tinggi. Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi 35,3%, Sulawesi Barat 35%, dan Papua dengan prevalensi 34,6%. Angka-angka ini menunjukkan perlunya fokus dan intervensi yang lebih intensif serta target yang lebih spesifik di wilayah-wilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai angka nasional.

Penurunan angka stunting nasional mencerminkan kemajuan Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya yang terkait dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), serta SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan).

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fondasi pembangunan di tingkat daerah, mengingat stunting masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kapasitas institusi.

Tanpa penguatan kebijakan lintas sektor dan pemerataan kualitas layanan dasar, pencapaian target SDGs berisiko tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan stunting tetap menjadi indikator krusial untuk menilai sejauh mana kualitas pembangunan manusia Indonesia benar-benar bergerak menuju tujuan SDGs.

CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]