20.000 Pekerja Pabrik Terancam PHK Gegara Impor 105.000 Pikap India

Jakarta CNBC Indonesia - Impor 105.000 unit pikap tidak hanya berdampak pada pasar dan harga. Di balik angka tersebut, ada potensi implikasi terhadap puluhan ribu tenaga kerja di sektor otomotif dan manufaktur pendukung.

Ketua Umum Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin menyebut, untuk menghitung dampak tenaga kerja memang diperlukan data resmi, termasuk dari asosiasi seperti Gaikindo. Namun secara ilustratif, struktur industri bisa memberikan gambaran awal.

Ia memaparkan bahwa industri kendaraan bermotor dan komponen saat ini menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Sementara industri logam dasar dan barang logam menyerap sekitar 2 juta pekerja, dan industri mesin serta perlengkapan ratusan ribu pekerja.

"Jika 105.000 unit tersebut menggantikan produksi lokal, maka ada konsekuensi terhadap rantai pasok yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja," kata Dadang kepada CNBC Indonesia, Senin (20/2/2026).

Dadang kemudian memberikan ilustrasi perhitungan kasar berbasis volume produksi. Secara pendekatan sederhana dari struktur industri, bisa dilihat potensi dampaknya.

"Setiap 1.000 unit kendaraan menyerap sekitar 150 hingga 200 pekerja langsung dan tidak langsung, mencakup assembly dan komponen. Jika dikalikan 105.000 unit, potensi terdampaknya bisa berada di kisaran 15.000 hingga 20.000 pekerja dalam rantai pasok," jelasnya.

Secara persentase mungkin terlihat kecil dibanding total tenaga kerja sektor otomotif, namun dampak sosialnya bisa signifikan karena terpusat di wilayah tertentu.

"Persentasenya mungkin 1 sampai 3 persen dari tenaga kerja langsung sektor otomotif, tetapi efek tidak langsungnya bisa lebih besar, terutama di basis manufaktur seperti Karawang, Bekasi, dan Tangerang," ujarnya.

Sektor ini merupakan sektor padat karya menengah, di mana stabilitas pekerjaan sangat menentukan daya beli masyarakat lokal dan aktivitas ekonomi daerah.

"Dampak sosialnya signifikan karena ini sektor padat karya menengah. Pengurangan jam kerja saja sudah berdampak pada konsumsi rumah tangga," tegasnya.

Karena itu, setiap kebijakan impor skala besar harus mempertimbangkan konsekuensi ketenagakerjaan secara komprehensif, bukan hanya aspek harga dan ketersediaan barang.

"Kebijakan industri tidak bisa dilepaskan dari dimensi tenaga kerja. Setiap angka produksi selalu berkorelasi dengan lapangan kerja," ujar Dadang.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]