APBN Ngegas Demi Ekonomi 6% di 2026, Tak Ada Cerita Anggaran Menumpuk!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mendorong belanja anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun depan dilakukan sejak kuartal satu. Hal ini dilakukan sebagai upaya menstimulasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada 2026.

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan strategi mencapai pertumbuhan yang tinggi pada 2026 adalah fokus kepada percepatan belanja K/L.

Febrio menjelaskan bahwa belanja pemerintah totalnya sebesar 14% terhadap PDB Indonesia, namun hanya memberi andil hanya 8-9% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menurutnya karena adanya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran oleh K/L.

"Government spending kita belanja negara itu sekitar 14 persen dari PDB. Tetapi yang masuk ke "G" itu sekitar 8-9 persen dari PDB. Karena beberapa dari belanja negara itu langsung masuk ke kantong masyarakat. Seperti transfer cash, seperti BLT itu langsung masuk ke sana. Nah sebagian juga menjadi capex, menjadi investasi. Nah kalau kita lihat pola belanja pemerintah, ini seringkali memang menumpuknya di belakang," ucap Febrio kepada CNBC Indonesia saat 'Evening Up' pada Rabu (5/11/2025).

Oleh karena itu, Febrio mengatakan bahwa Kemenkeu telah mewanti-wanti K/L untuk tidak menunda belanja.

"Kita akan minta KL-KL terbesar terutama untuk memastikan bahwa banyak dari belanja mereka itu dilakukan di kuartal satu. Supaya uangnya sudah ada maka langsung dibelanjakan saja, jangan ditunda-tunda lagi. Supaya kemudian menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi dan juga menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi yang lain," ucapnya.

Febrio menekankan agar belanja barang dikebut oleh para K/L di kuartal pertama 2026 serta tender belanja modal sudah mulai dilakukan di sisa tahun ini. Sehingga, belanja K/L yang dipercepat akan menjadi katalis bagai pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026.

"Belanja barang ini kita harapkan bisa lebih cepat. Belanja modal, ini seringkali harus tender. Nah ini kita harapkan mereka lakukan tender di sebelum mulai 2026. Tentunya kalau kita lihat nanti 10 KL terbesar itu sudah sangat mayoritas. Kita harapkan ini akan menjadi driver bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal satu."

Di sisi lain, dirinya juga menekankan bahwa juga fokus dalam memperbaiki iklim usaha sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi.

"Di samping itu memang tadi selain fiskal, sektor keuangan, mesin pertumbuhan yang harus kita hidupkan terutama adalah iklim usaha harus membaik," ujarnya.

Maka dari itu, pemerintah membuat satuan tugas khusus menangani bottlenecking dan terbuka kepada sektor usaha serta asosiasi dalam menyampaikan keluhan dan hambatan bagi mereka dalam melakukan investasi dan produksi.

Harapan dari Febrio sendiri upaya tersebut akan membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kuartal pertama. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 mencapai target 5,4% atau bahkan 6%.

"Kalau di APBN kita 5,4% tapi kalau kita bisa lakukan navigasi cukup banyak tadi harusnya bisa menuju ke 6% di tahun 2026," ucap Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Ekonom Senior Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Ada Uang Nganggur!