Ara Minta Bantuan Jaksa Agung, Banyak Tanah Negara Dikuasai Pihak ke-3

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, masih banyak aset dan tanah milik negara yang hingga kini dikuasai oleh pihak ketiga. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat, terutama rumah susun di kawasan perkotaan.

Maruarar atau yang akrab disapa Ara, mengatakan pemerintah kerap menghadapi kesulitan ketika membutuhkan lahan negara untuk pembangunan hunian, karena aset tersebut ternyata sudah dikuasai pihak lain.

"Tapi kita di rumah susun, kita harus katakan inilah PR berat. Ya kita tahu masalah-masalah tanah, saya dibantu Pak Nusron (Menteri ATR/BPN), Pak Jaksa Agung, masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga. Dan pada saat negara membutuhkan untuk membantu rakyatnya, ternyata tidak terlalu mudah," kata Ara dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Kepada Negara di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Tapi saya merasa terima kasih karena tidak bekerja sendirian, dibantu oleh Jaksa Agung, oleh BPKP, oleh Pak Nusron, bagaimana tanah-tanah negara bisa dikembalikan dan digunakan kembali oleh negara bagi rakyatnya," sambungnya.

Ia menilai persoalan tersebut bukan perkara sepele. Bahkan, menurutnya, aset yang dikuasai pihak ketiga justru merupakan lahan-lahan yang memiliki nilai strategis.

"Saya pikir ini tantangan juga Bapak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis. Hebat itu yang menguasai, kalau yang nggak strategis dia tidak mau menguasai Pak. Yang mau dikuasainya yang strategis. Itu saya pikir, saya mohon ya Pak Jaksa Agung dukungannya, bahwa kita mengalami tantangan-tantangan seperti itu," ucap dia.

Di tengah tantangan tersebut, Ara mengapresiasi langkah PT Lippo Cikarang Tbk yang menghibahkan lahan Meikarta kepada negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan swasta, dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Dan kita bersyukur hari ini swasta, dari PT Lippo Cikarang Tbk memberikan hibah (lahan) kepada negara. Semoga ini bisa jadi contoh bagi hal-hal berikutnya yang lain. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi itulah awal yang baik supaya bisa menjadi contoh dari Sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, gotong royong," jelasnya.

Ara menjelaskan, lahan Meikarta yang dihibahkan kepada negara saat ini tengah diproses dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar aset tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun subsidi.

"Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kita sesama Kabinet Merah Putih sebagai anak buah Presiden, ini lintas sektoral bekerjasama, kompak untuk menyelesaikan masalah ini. Supaya ada kepastian kepada rakyat yang membeli, kepada perbankan yang membiayai, kepada developer dan kontraktor yang membangun, dan juga kepada Bupati Bekasi dan juga Pemda Jawa Barat, yang nanti akan membantu proses pengurusan izinnya," kata Ara.

Selain memanfaatkan lahan hibah Meikarta, Ara mengatakan, pemerintah juga akan mulai membangun rumah susun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian vertikal.

"Saya juga lapor Pak Rosan, minggu depan saya dan Pak Doni Oskaria sudah akan mulai membangun di tanah PT Kereta Api Indonesia di Kiaracondong ya untuk rumah susun ke atas Pak," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]