AS Mulai Ditinggal Sekutu, Aksi Perang Trump ke Iran Bisa Berantakan

5 hours ago 3

Daftar Isi

Jakarta CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) beberapa kali berperang di Timur Tengah. Tahun 1991 misalnya, Perang Teluk meletus saat negara itu masih dipimpin Presiden George H.W. Bush.

Hal sama juga terjadi di 2003 saat anaknya George W. Bush memimpin. AS terlibat perang dan menyerang Irak. Saat ini Presiden AS Donald Trump mengulang sejarah yang sama. AS kini menyerang Iran bersama Israel.

Namun ada satu yang berbeda. Jika di 1991 Bush membanggakan diri telah "membangun koalisi luas yang belum pernah terlihat" dalam beberapa dekade, lalu putranya mengamankan beberapa sekutu AS dengan kuat meski kritikan muncul, sekutu terlihat "ogah-ogahan" dengannya.

Mengabaikan Sistem Hukum Internasional

Sebenarnya perang AS dan Israel terhadap Iran juga dianggap menabrak berbagai aturan internasional. Serangan tersebut menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, yang menjadi salah satu titik awal eskalasi konflik di kawasan.

Analis dari German Marshall Fund, Kristina Kausch, menilai tindakan tersebut memperkuat persepsi bahwa AS kini semakin mengabaikan sistem hukum internasional. Menurutnya, langkah Washington mengirim sinyal bahwa AS tidak lagi merasa perlu membangun legitimasi internasional sebelum melakukan aksi militer.

Kausch juga menilai persepsi Eropa terhadap kepemimpinan Trump semakin memburuk, terutama setelah sebelumnya Trump memicu kontroversi dengan mengancam mengambil alih Greenland, wilayah milik sekutu NATO yaitu Denmark. Kebijakan "America First". Sejak kembali berkuasa, Trump mendorong kebijakan luar negeri America First dengan menarik Amerika Serikat dari sejumlah lembaga internasional dan lebih menekankan kepentingan nasional.

Mantan pejabat keamanan nasional AS Nadia Schadlow mengatakan konflik Iran menunjukkan keterbatasan peran lembaga multilateral seperti United Nations dalam mencegah perang. Menurutnya, negara sering kali tetap bertindak sendiri ketika merasa keamanan nasionalnya terancam.

Dukungan Terbatas

Sebenarnya ada beberapa bukti sekutu mulai ogah-ogahan ke AS. Inggris misalnya, negara yang pemerintahannya dipimpin Perdana Menteri (PM) Keir Starmer itu membatasi pesawat tempur AS untuk menggunakan dua pangkalan Inggris dan hanya untuk tujuan "pertahanan" di kawasan.

PM Spanyol Pedro Sanchez juga menolak untuk mengizinkan pasukan AS menggunakan pangkalannya. Ia mengatakan ini bukan perangnya.

Trump pun kesal dengan ini. Ia mengecam Starmer dan mengancam memutus hubungan dagang ke Sanchez.

"Pada dasarnya ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Amerika Serikat di bawah Trump menganggap dirinya di atas hukum dan bahkan tidak berpikir perlu mengklaim sebaliknya," kata wakil direktur pelaksana di German Marshall Fund, Kristina Kausch, dikutip AFP, Jumat (6/3/2026).

Ia mengatakan perang itu hanya memperkuat persepsi Eropa terhadap Trump, yang telah mengejutkan benua itu dengan mengancam akan merebut Greenland dari sekutu NATO, Denmark. Ini mengarah ke "isolasi AS" atau "hilangnya kekuatan lunak negeri itu".

Memang ada beberapa negara memberikan dukungan terbuka terhadap operasi militer tersebut, termasuk PM Australia Anthony Albanese. Ini juga dikatakan Argentina dan Paraguay.

Sementara itu PM Kanada Mark Carney menyatakan dukungan terhadap upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir, namun tetap menyerukan deeskalasi konflik. Di sisi lain, PM Francis Emmanuel Macron menilai serangan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.

Keuntungan bagi China?

Sejumlah analis juga menilai konflik ini berpotensi memberi keuntungan strategis bagi China. Salah satunya peneliti dari Center for a New American Security, Jacob Stokes.

Ia mengatakan perang di Timur Tengah dapat menguras persediaan senjata Amerika yang seharusnya disiapkan untuk menghadapi kemungkinan konflik di Taiwan. Menurutnya, Beijing juga dapat memanfaatkan situasi ini untuk mengamati secara langsung cara militer Amerika menjalankan operasi perang modern.

"Bagi Beijing, ini bisa menjadi keuntungan strategis besar jika Amerika kembali terjebak dalam konflik panjang di Timur Tengah," kata Stokes.

(sef/luc)

Add