ASN WFH Tiap Jumat, Pemilik Warteg Ngeluh Sampai Putar Otak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), yakni setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi dampak rambatan konflik di Timur Tengah yang memicu gejolak harga energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang mengedepankan efisiensi dan modernisasi sistem kerja.

"Penerapan WFH ASN di pusat dan daerah 1 hari kerja tiap Jumat," kata Airlangga saat konferensi pers secara daring, Selasa malam (31/3/2026).

Sementara itu pada Rabu (1/4/2026), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pekerja swasta, BUMN, dan BUMD juga mengikuti kebijakan WFH satu hari kerja dalam sepekan, namun bersifat imbauan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

"Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya," kata Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

Yassierli juga menegaskan, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan ini, seperti sektor kesehatan, energi, industri, transportasi, hingga sektor makanan dan minuman, demi menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil, khususnya warung tegal (warteg) yang selama ini bergantung pada pelanggan ASN maupun karyawan swasta di kawasan perkantoran.

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menilai, penerapan WFH bagi para ASN maupun karyawan swasta menjadi tantangan besar bagi ekosistem warteg.

"Untuk penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan pekerja tentu menjadi tantangan besar bagi ekosistem warteg, terutama yang berlokasi di area perkantoran pemerintah atau pusat kota. Warteg sangat bergantung pada volume pelanggan harian dan perputaran uang yang cepat," kata Mukroni kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, ASN merupakan salah satu pangsa pasar utama warteg karena harga makanan yang terjangkau dan menu yang beragam. Dengan berkurangnya aktivitas kantor, warteg berpotensi kehilangan waktu puncak penjualan.

"Kehilangan 'Prime Time' yakni jam makan siang adalah sumber pendapatan terbesar. Jika kantor sepi selama 3 hari dalam seminggu, potensi pendapatan harian bisa anjlok hingga 50%-70%," jelasnya.

Selain itu, Mukroni juga menyoroti risiko pemborosan makanan yang meningkat akibat ketidakpastian jumlah pelanggan.

"Ada risiko food waste, di mana warteg memasak dalam jumlah besar di pagi hari. Dengan jumlah pelanggan yang tidak menentu, risiko masakan tidak laku (basi) menjadi lebih tinggi, yang langsung memukul margin keuntungan," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menyebut kebijakan ini memaksa pelaku usaha warteg untuk beradaptasi, termasuk mengubah pola bisnis.

"Kebijakan ini memaksa pemilik warteg untuk mengubah strategi bertahan hidup, seperti fokus ke layanan antar. Warteg yang biasanya hanya melayani dine-in (makan di tempat) harus mulai merambah ke platform ojek online atau jasa antar mandiri untuk menjangkau ASN (dan/atau pekerja swasta/BUMN/BUMD) yang bekerja dari rumah," ujarnya.

Mukroni menilai, dampak tidak hanya dirasakan oleh warteg, tetapi juga merembet ke rantai pasok.

"Warteg tidak berdiri sendiri. Penurunan daya beli di warteg akan berdampak pada pemasok pasar tradisional, seperti serapan sayur, daging, dan beras dari pasar akan berkurang," terang dia.

"Berdampak juga ke tenaga kerja, yang mana pemilik warteg mungkin akan mengurangi jumlah asisten atau pelayan karena beban kerja yang menurun drastis di hari-hari WFH," sambungnya.

Meski demikian, ia melihat masih ada peluang adaptasi bagi pelaku usaha, seperti mengubah komposisi menu hingga menawarkan layanan katering.

"Untuk bertahan, warteg kemungkinan akan melakukan beberapa penyesuaian seperti memperbanyak menu yang tahan lama kayak lauk kering tempe orek, kentang mustofa, atau teri kacang. Untuk mengurangi risiko kerugian makanan basi," kata Mukroni.

"Warga juga bisa menawarkan sistem langganan atau katering, paket katering mingguan bagi kantor yang masih memiliki staf esensial atau untuk dikirim ke rumah-rumah," imbuh dia.

Ia menegaskan, bagi warteg di kawasan perkantoran, kebijakan ini bisa berdampak serius jika tidak segera beradaptasi.

"Secara keseluruhan, bagi warteg di zona perkantoran, kebijakan ini bisa menjadi 'lonceng kematian' jika mereka tidak segera bertransformasi digital atau menyesuaikan model bisnisnya. Sebaliknya, ini menjadi peluang bagi warteg di pinggiran kota untuk menangkap pasar 'makan siang rumahan'," pungkasnya.

(tya/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]