Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI ternyata sudah berupaya melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif timbal balik alias resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. Negosiasi ini sudah dilakukan sejak pekan lalu.
Bahkan, nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga bakal bertandang ke AS demi bernegosiasi langsung menurunkan tarif impor tersebut.
"Di sana, sejak minggu lalu juga sudah mulai, tapi ini nanti pertemuan kedua, hari ini waktu sana. Jadi siang, siang Senin waktu sana. Itu perwakilan kita di embassy, itu akan bertemu lagi dengan USTR untuk melanjutkan dialog," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Adapun rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah juga mengantisipasi terkait ancaman kepada industri dalam negeri, sehingga pada hari ini pemerintah pun berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.
"Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya," sebut Febrio.
Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.
"Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha," sebut Febrio.
Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.
"Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya," ujar Febrio.
(wia)
Saksikan video di bawah ini:
