Bansos Pakai Teknologi Scan Wajah, Negara Bakal Hemat Gede-gedean

6 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi data pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Luhut mengatakan pengalaman pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan melalui pengolahan data di Banyuwangi membuatnya semakin yakin bahwa pemanfaatan AI dapat menghasilkan efisiensi besar dalam pengelolaan anggaran negara.

Ia menilai penyaluran bansos ke depan tidak lagi harus berfokus pada subsidi barang, melainkan langsung kepada individu yang benar-benar membutuhkan berdasarkan perhitungan dan pemetaan data pemerintah.

"Jadi, misalnya nih, kalau bansos ini on target, dan kemudian kita nanti berikan tidak lagi kepada subsidi, kepada barang, tapi subsidi pada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira 5,4 juta rupiah," kata Luhut saat memberikan sambutan di acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Tapi kalau kita berikan terus Bansos itu, ya dia akan malas," imbuhnya.

Menurut dia, pemerintah perlu merancang skema yang tidak membuat penerima bansos bergantung pada bantuan negara dalam jangka panjang. Karena itu, data yang terkumpul dapat digunakan untuk memetakan masyarakat yang berpotensi naik kelas menjadi pelaku usaha.

Luhut menjelaskan penerima bantuan yang dinilai layak berwirausaha dapat dikelompokkan sebagai UMKM baru dan memperoleh akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan dukungan data yang lebih akurat, risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga diyakini dapat ditekan.

"Dengan data yang ada, itu bisa nanti kita kelompokin, jadi UMKM baru, bisa kita kasih KUR nanti Bank Syariah, bisa jadi KUR, NPL nya akan lebih rendah. Kenapa? Orang ini oleh data sudah dipotret bahwa mereka ini qualified untuk melakukan ini," jelasnya.

Ia menilai pendekatan tersebut tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap bansos, tetapi juga membuka lapangan kerja baru.

Luhut memaparkan sistem berbasis digital juga mencegah berbagai kecurangan yang selama ini kerap terjadi. Misalnya, penyaluran dana perlindungan sosial kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu seperti calon kepala desa.

Hasilnya, banyak penduduk yang seharusnya tidak layak menerima bantuan justru mendapatkannya.

"Soalnya kan tadinya bisa. Anda tidak qualified. Ya boleh saya atur, tapi pilih saya. Sekarang Anda tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa? Dia punya hak, tinggal dia pakai face recognition. Dia sudah ketahuan dia qualified atau tidak qualified. Ini saya kira pendaftaran mandiri, nominasi rekening, orang sakit, segala di slide ini, kalau Bapak Ibu lihat. Ini juga bisa dijalankan," kata Luhut.

Program yang telah diuji coba di Banyuwangi dalam kini diterapkan di 42 kabupaten, kemudian baru digelar secara nasional pada Oktober atau November.

Luhut menyatakan satu-satunya tantangan yang tersisa adalah biaya infrastruktur, terutama data center.

"Yang menjadi isu adalah, sekarang, kemarin, saya bicara dengan Telkom dan juga tim, adalah datacenternya. Gimana ini sekarang? Kita terpikir, ya kenapa enggak pakai Telkom aja? Jadi enggak keluar uang lagi. Telkom bisnis aja, pemerintah mau support kan barangnya pemerintah daripada bikin yang baru," katanya.

(dem/dem)

Add