Bos Apindo Bedah Ekonomi RI, 9 Subsektor Manufaktur Megap-Megap

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Indonesia cetak pertumbuhan 5,39% secara tahunan (year on year/ YoY) di kuartal IV tahun 2025. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal sebelumnya yang tercatat di 5,04%.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal akhir tahun 2025 ini jadi yang tertinggi dalam 13 kuartal atau sejak kuartal III tahun 2022 yang tercatat mencapai 5,73%.

Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi di level 5,11%.

Merespons pencapaian itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebutnya sebagai sesuai yang memang sudah selaras dan masuk akal. Dengan ditopang geliat ekonomi di kuartal IV tahun 2025 dan mendongkrak pertumbuhan.

Hanya saja, imbuh Shinta, yang harus menjadi sorotan utama bukanlah angka pertumbuhan tersebut. Tapi, kondisi riil di lapangan. Demikian disampaikannya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

"Angka hanya satu hal. Tapi kita juga harus melihat kondisi di lapangan, kondisi riil. Bagaimana kita beroperasi di lapangan? Tantangannya seperti apa," kata Shinta.

Dia pun memaparkan kondisi sektor manufaktur nasional yang justru memberi sinyal perlambatan. Terbukti, kata dia, dari data-data pertumbuhan di sebagian besar subsektor manufaktur justru di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

"Industri tekstil hanya tumbuh 3,5%, alas kaki 3,3%, furnitur malah cuma 1,6%. Dari 16 subsektor manufaktur, 9 subsektor tumbuh di bawah rata-rata nasional. Kondisi lapangan seperti itu," ucapnya.

"Gambaran ini menegaskan tantangan di 2026 nggak cuma menjaga angka pertumbuhan. Tapi memastikan pertumbuhan sektor riil," tambah Shinta.

Shinta lalu menyoroti biaya-biaya yang harus ditanggung pelaku usaha di Indonesia. Beban-beban biaya itu, baik yang terukur maupun tidak, memengaruhi kondisi berusaha di Indonesia.

"Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, bagaimana menekan high cost. Pada prinsipnya, Indonesia harus bisa berkompetisi dengan negara lain. Biaya-biaya harus menjadi perhatian. Seperti logistik, kita termasuk yang paling tinggi di antara tetangga. Juga biaya energi, biaya pinjaman suku bunga yang mencapai 8-12% sementara di negara tetangga 4-6%," bebernya.

Sementara terkait biaya-biaya yang tak terukur, seperti perizinan juga turut menambah tantangan bagi sektor usaha di Indonesia.

"Over regulated dan perizinan ini memengaruhi cost of doing business. Ada cost of doing business yang tidak dapat dihitung. Masalahnya berkutat di situ," kata Shinta.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]