Ekonom Bilang Harga BBM Tak Perlu Naik, Begini Penjelasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom melihat ada potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jika perang di Timur Tengah berlangsung lama dan menyebabkan harga minyak mentah dunia bertahan di level tinggi.

Global Markets Economist at Maybank Indonesia Myrdal Gunarto ketahanan fiskal Indonesia menghadapi efek harga minyak tinggi dalam tiga bulan ke depan masih baik. Namun, jika lebih dari itu perang masih terus berlangsung, perlu adanya rasionalisasi subsidi BBM untuk energi.

"Jadi kalau menurut saya dari hitungan saya, ini sampai periode 3 bulan dari Maret, April, Mei, kalaupun harga minyak masih di atas asumsi BBM US$ 70 per barel, saya rasa masih aman," ucapnya kepada CNBC Indonesia pada Rabu (25/3/2026).

"Tapi begitu nanti bulan Juni, itu harus dilihat lagi. Sisa fiskalnya sudah seberapa besar? Kalau memang defisit fiskalnya sudah mulai break, mendekati 3%, walaupun baru periode misalkan bulan Juni, ya mau gak mau, mereka harus ambil langkah untuk melakukan rasionalisasi subsidi BBM untuk energi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah," lanjutnya.

Menurutnya, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengandalkan windfall profit dari harga komoditas yang turut meningkat seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara dan dialihkan ke subsidi BBM.

"Kita harapkan sih khususnya untuk harga BBM subsidi daya tahannya itu kita lihat sih maksimalnya itu kalau untuk BBM subsidi itu sampai akhir Mei. Jadi kalau bulan Juni harus dilihat lagi tuh ditinggal ulang, apakah ada dampak dari win for profit dari kenaikan harga komunitas yang lain seperti CPO ataupun Batubara, kalau misalkan ada ya harus di-exercise itu, berapa kelebihannya, apakah bisa memberikan penopang untuk dialihkan ke kompensasi maupun subsidi untuk BBM ataupun energi," pungkasnya.

Sementara Kepala Ekonom David Sumual mengatakan bahwa jika harga minyak bertahan tinggi, rasionalisasai hara BBM perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan fiskal. Menurutnya APBN nantinya perlu ada penyesuaian dengan harga minyak mentah yang tinggi.

"Rasionalisasi APBN, revisi APBN ya perlu dilakukan dalam sebulan ini harus sudah lakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan skenario tadi. Termasuk tadi ya kenaikan harga BBM kalau memang perangnya langsung lama ya dan harga minyaknya masih tinggi terus, ujar David kepada CNBC Indonesia saat dihubungi pada Rabu (25/3/2026).

Namun, dirinya menegaskan bahwa kenaikan harga BBM jika perang terjadi lama. Meskipun menurutnya saat ini ketegangan perang tidak berlangsung lama, maksimal tiga bulan. Sehingga ada skenario harga minyak mentah dunia kembali normal.

"Tapi sih pengalaman biasanya ini akan terjadi negosiasi mungkin perangnya nggak berakhir tapi gencatan senjata gitu lah. Sehingga kapal-kapal bisa lewat dulu gitu. Biasanya sih begitu. Karena ini kan kepentingan global ya. Jadi semua pasti ada tekanan ke kedua negara ini ke Amerika maupun ke Iran gitu ya untuk membuka selat gitu," ujarnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa pemerintah bisa mengambil langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa mengorbankan kenaikan harga BBM.

"Solusi yang lebih tepat tanpa menaikkan harga BBM adalah menggabungkan penghematan yang cermat dengan penambahan penerimaan dan perlindungan daya beli," ujarnya kepada CNBC Indonesia pad Rabu (25/3/2026).

Josua mengatakan bahwa pemerintah masih punya ruang untuk menahan harga BBM sementara sambil memperkuat bantuan pangan, diskon transportasi, penyaluran THR, dan belanja yang langsung menyentuh rumah tangga, karena konsumsi masyarakat sedang menjadi penopang utama pertumbuhan.

"Ini penting, sebab keyakinan konsumen Februari 2026 masih optimistis di level 125,2, penjualan eceran Februari diperkirakan tumbuh 6,9% year on year atau yoy, tetapi inflasi Februari juga sudah naik ke 4,76% tahunan dan Bank Indonesia tetap menahan suku bunga di 4,75% untuk menjaga kestabilan rupiah," ucapnya

Menurutnya dalam kondisi seperti ini, menaikkan harga BBM justru berisiko menambah tekanan harga dan menahan konsumsi.

Josua pun melihat pemerintah untuk sektor energi bisa melakukan percepatan perubahan pembangkit diesel ke tenaga surya, penghematan energi di kantor pemerintah, pembatasan belanja perjalanan, perbaikan logistik, dan penertiban.

Hal ini dianggap lebih baik ketimbang langsung memindahkan beban ke masyarakat jika menaikkan harga BBM.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]