Siaga Perang Pecah di Asia, China Ngamuk ke Jepang

3 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - China "ngamuk" ke Jepang. Pemerintah Presiden Xi Jinping menuduh Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang menyebarkan klaim "tidak berdasar" dan menimbulkan kebingungan.

Mengutip AFP, ini terkait pernyataan Menhan Shinjiro Koizumi Minggu. Ia berjanji untuk terus memperkuat militer Jepang dan memperingatkan bahwa peningkatan militer China yang tidak transparan.

Komentarnya menyusul perselisihan diplomatik selama berbulan-bulan antara kedua negara Asia yang dimulai sejak November 2025. Kala itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengatakan "Jepang dapat melakukan intervensi militer jika China mencoba merebut Taiwan, pulau yang berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh Beijing".

"Mereka tampak pucat dan lemah di hadapan serangkaian fakta dan angka historis dan hukum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers, menanggapi pernyataan Koizumi, Senin (1/6/2026).

"Pejabat Jepang ini dengan sengaja... mencoba membalikkan keadaan dan menabur kebingungan," tambahnya.

"Dialog yang disebut-sebut Jepang hanyalah kemunafikan-pertunjukan yang dilakukan untuk pencitraan, tanpa ketulusan yang sebenarnya."

Di bawah kepemimpinan Takaichi, Jepang mempercepat kebijakan pertahanan yang lebih proaktif. Negara ini semakin melepaskan pandangan pasif yang selama ini digunakan dalam strategi global pemerintahan Negeri Sakura, sejak akhir Perang Dunia II.

Sebelumnya, Koizumi menyampaikan komentarnya pada Dialog Shangri-La IISS tahunan di Singapura. Ia mengatakan bahwa kemampuan militer China yang berkembang merupakan "masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi Jepang".

"Tokyo akan terus meningkatkan kemampuan pertahanannya dan melakukan pembaruan berkelanjutan dengan tingkat transparansi yang tinggi, termasuk di bidang kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, serta pertahanan siber dan ruang angkasa," katanya.

Sebenarnya, Beijing sering mengecam Tokyo atas kebijakan "militerisme baru" yang diambilnya. China mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan gegabah yang dapat menggoyahkan stabilitas kawasan.

(sef/sef)

Add