Geram Impor Pikap-Truk India, 2 Bos Buruh Melawan-Minta KPK Selidiki

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencanaimpor 105.000 unit pikap dan truk dari India masih menuai keberatan. Kali ini, dari serikat pekerja. Seperti diketahui,  BUMN Pangan, PT Agrinas Nusantara (Agrinas) berencana mendatangkan ratusan ribu unit kendaraan niaga tersebut untuk dijadikan sebagai sarana dan prasarana Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sai Iqbal mengatakan, impor ratusan ribu unit kendaraan itu akan mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.

Kata dia, masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berisiko memicu pengurangan kontrak kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di tengah kondisi ketenagakerjaan yang masih tertekan. Sementara, imbuh dia, saat ini gelombang PHK masih terjadi di berbagai sektor.

Jika kebutuhan 105.000 unit pikap dan truk dialihkan ke produksi lokal, sambung Iqbal, akan memperpanjang kontrak kerja buruh otomoti. Bahkan, membuka lapangan kerja baru.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," cetusnya.

Karena itu, Said Iqbal mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkan pemenuhan kebutuhan kendaraan kepada produsen otomotif nasional. Iqbal menyebut sejumlah pabrikan seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi dinilai memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.

Bahkan, Said Iqbal sampai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menyoroti rencana impor tersebut.

"Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105.000 mobil ini," ucapnya.

"Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," tukas Said Iqbal.

Alasan Tidak Logis dan Tidak Nasionalis

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan hal senada. Dia mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India tersebut.

"Sebagaimana kita tahu bahwa spirit pembentukan Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih adalah untuk menggerakan, membangun, dan menumbuhkan ekonomi des. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi, sumber daya lokal. Dengan kata lain proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," kata Ristadi dalam keterangan resminya.

"Di saat bersamaan, industri otomotif dalam negeri dalam kondisi lesu karena berkurangnya pesanan, akhirnya jam kerja dikurangi sampai terjadi PHK, korbanya adalah pekerja," sambungnya.

Karena itu, lanjutnya, alasan mengimpor kendaraan niaga dari India dengan alasan karena di dalam negeri tidak dapat diproduksi adlaah tidak faktual. Sebab, sambung Ristadi mengutip pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, pabrik otomotif di dalam negeri mampu memproduksi 1 juta unit kendaraan niaga tiap tahunnya.

Dia pun mempertanyakan nasionalisme di balik rencana impor tersebut.

"Alasan pemilihan tipe pikap 4x4 dianggap sesuai dengan medan jalan pertanian pedesaan indonesia ini kurang tepat. Pertanyaanya, apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada pikap 4x4 ? Setahu kami selama ini mayoritas alat angkut hasil pertanian adalah kendaraan pikap jenis 4x2 produksi dalam negeri, dan selama ini pula baik-baik saja. Lalu apa urgensinya harus digeneralisir memakai pikap 4x4," tukas Ristadi.

Ristadi juga mempertanyakan kebenaran alasan yang menyebut pikap-truk buatan India tersebut lebih murah dibandingkan produksi lokal.

"Atas dasar hal tersebut kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT Agrinas agar membatalkan impor kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," ucap Ristadi.

"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," pungkas Ristadi.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]