Hakim Berani Lawan Perintah Pemerintah, Pengusaha Happy

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang hakim Amerika Serikat (AS) memblokir keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Pentagon, yang memasukkan perusahaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Anthropic sebagai risiko rantai pasok keamanan nasional. Putusan ini menjadi kemenangan telak bagi pembuat model AI Claude dalam perseteruannya dengan militer AS terkait batasan penggunaan AI di medan perang.

Hakim Pengadilan Federal AS, Rita Lin, pada Kamis (27/8/2026) menilai keputusan Pentagon tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak berdasar. Lin sendiri merupakan hakim yang ditunjuk oleh mantan Presiden AS, Joe Biden.

"Pemanggilan kosong atas nama keamanan nasional bukanlah cek kosong untuk menghukum dan membalas para pengkritik pemerintah," tulis Lin dalam amar putusannya, dikutip dari Reuters, Selasa (1/9/2026).

Kasus ini bermula setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok. Keputusan tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir Anthropic dari berbagai kontrak militer.

Langkah kontroversial itu diambil setelah Anthropic secara tegas menolak mengizinkan militer AS menggunakan model AI Claude untuk kepentingan pengawasan domestik maupun pengembangan senjata otonom. Anthropic berpandangan bahwa teknologi AI saat ini belum cukup andal untuk digunakan secara aman pada sistem persenjataan otonom, sementara pengawasan domestik berpotensi melanggar hak-hak sipil masyarakat.

Tidak tinggal diam, Anthropic kemudian melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah AS. Perusahaan menilai Pentagon telah melampaui kewenangannya serta melakukan tindakan pembalasan (retaliation) atas sikap kritis Anthropic terhadap standar keselamatan AI. Perusahaan juga mengeklaim tidak pernah diberikan ruang yang adil untuk membantah penetapan sepihak tersebut.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS berargumen bahwa penolakan Anthropic terhadap persyaratan penggunaan Claude dapat menciptakan ketidakpastian bagi Pentagon serta berisiko mengganggu operasional sistem militer. Pemerintah menegaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada penolakan perusahaan terhadap persyaratan kontrak, bukan karena pandangan mereka tentang keselamatan AI.

Penetapan Anthropic ini mencatat sejarah sebagai kasus pertama di mana sebuah perusahaan asal AS secara terbuka dicap sebagai risiko rantai pasok berdasarkan aturan pengadaan pemerintah yang sejatinya ditujukan untuk melindungi sistem militer dari ancaman sabotase asing.

Pihak Anthropic menyambut baik putusan pengadilan tersebut.

"Kami tetap fokus untuk bekerja secara produktif dengan pemerintah guna memanfaatkan AI bagi keamanan nasional sehingga seluruh warga Amerika dapat memperoleh manfaat dari teknologi ini," tulis perusahaan dalam pernyataan resminya.

Kendati demikian, pertempuran hukum ini belum sepenuhnya usai. Anthropic saat ini masih harus menghadapi gugatan kedua di Washington, D.C., terkait penetapan risiko rantai pasok terpisah yang berpotensi mendepak perusahaan dari daftar mitra kontrak pemerintah sipil AS.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]