Harga BBM Naik, Pejabat RI Pilih Ngantor Naik Sepeda

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Khusus terkait bencana, naskah ini diharapkan bisa membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap mitigasi bencana.

Jakarta, CNBC Indonesia — Kenaikan harga BBM yang menekan ekonomi negara pernah mendorong seorang pejabat publik asal Bandung, Mohammad Aten Hawadi, mengambil langkah tak biasa. Demi efisiensi dan menghemat pengeluaran negara, dia menolak fasilitas mobil dinas dan memilih menjalankan tugas sehari-hari dengan bersepeda.

Aten merupakan ketua DPRD Bandung. Pada masa itu, seorang pejabat selevel Aten mendapat mobil dinas mewah, yakni sedan Plymouth asal Amerika Serikat. Mobil tersebut lengkap dengan fasilitas sopir dan bensin yang seluruh biayanya ditanggung negara. Secara aturan, Hawadi sangat berhak menikmati fasilitas tersebut.

Namun kondisi ekonomi saat itu membuatnya mengambil keputusan berbeda.

Dalam pewartaan Pikiran Rakjat (23 Juli 1958), memasuki akhir 1950-an, ekonomi Indonesia berada di ambang krisis. Harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak menjadi sekitar Rp60-Rp100 per liter. Harga minyak tanah ikut naik ke kisaran Rp1-Rp1,5 per liter, sementara harga beras menembus sekitar Rp10 per liter.

Lonjakan harga tersebut membuat kondisi fiskal pemerintah tertekan. Anggaran negara tercatat mengalami defisit hingga Rp6 miliar. Situasi semakin sulit karena pada saat yang sama terjadi pergolakan di sejumlah daerah, yang membuat stabilitas politik dan ekonomi nasional kian terganggu.

Situasi itu turut berdampak ke keuangan daerah Bandung. Anggaran pemerintah kota tidak longgar, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat.

Di tengah kondisi tersebut, Hawadi memilih memberi contoh. Menurut koran Pikiran Rakyat (6 Oktober 1958), dia memutuskan mengembalikan mobil dinas yang nilainya pada masa itu sangat besar dan memilih menggunakan sepeda untuk mobilitas sehari-hari.

"Ketua DPRD Kota Bandung, Moh. A. Hawadi, telah menggantikan sedan Plymouth-nya dengan sebuah sepeda merek "Raleigh" untuk kendaraan ke kantornya," ungkap Pikiran Rakyat. 

Langkah ini membuatnya berbeda dari banyak pejabat lain. Alih-alih menikmati fasilitas negara, Hawadi justru menunjukkan bahwa pejabat publik harus lebih dulu merasakan denyut kesulitan rakyat dan pemerintah daerahnya.

Akibat sikap Hawadi, diketahui pemerintah dapat hemat hingga Rp18 ribu setahun. Sikap sederhana itu menjadi simbol penting bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi juga harus dimulai dari teladan pemimpinnya.

(mfa/mfa)

Add as a preferred
source on Google