Hashim Ungkap Sistem Pajak dan Bea Cukai RI Parah, Ini Respons Purbaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo terkait sistem pajak dan Bea Cukai di Indonesia. Saat itu Hashim sempat mengungkapkan bahwa sistem Bea Cukai dan perpajakan Indonesia "sangat parah".

Purbaya pun membenarkan pernyataan kekurangan Bea Cukai dan sistem perpajakan Indonesia itu. Bahkan dia menambahkan ada kebocoran penerimaan.

"Ya betul. Kita nggak tahu yang jelas pasti ada yang bocor di sana sini," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Purbaya menerangkan bahwa ada usulan dari Hashim bahwa Bea Cukai harus diterapkan sistem otomatisasi yang bisa melakukan monitoring dari pusat.

"Misalnya untuk monitoring produksi rokok. Saya udah lihat teknologinya cukup bagus. Mungkin akan diterapkan tinggal masalah negosiasi harganya jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah. Jadi nanti rokok langsung dimonitor sama itu, sama alat itu. Langsung masuk ke sistem Keuangan di Bea Cukai," kata Purbaya.

Purbaya juga menjelaskan setiap barang yang memiliki cukai, bisa dimonitor melalui kode khusus di tiap stiker cukai.

"Dia pakai handphone atau pakai alat khusus bisa ketahuan, rokok dari mana, jadi ketahuan dan pengawasan akan lebih gampang. Yang saya harapkan dengan itu berjalan nanti pendapatna cukai rokoknya akan naik," kata Purbaya.

Lebih lanjut dia juga membocorkan bahwa penerapan sistem itu masih dalam rencana. Saat ini masih dalan tahap negosiasi harga dengan pengembangnya.

Selain itu untuk perbaikan sistem perpajakan akan dilakukan sistem digitalisasi pajak. Termasuk pajak untuk perdagangan ke luar negeri.

"Itu sedang kita pelajari, cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya," tutur Purbaya.

Sebelumnya burukan sistem perpajakan dan bea cukai itu diungkapkan Hashim dalam saat acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas di Universitas Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Saat itu dia bercerita pernah ditugasi Presiden Prabowo Subianto untuk menggali potensi penerimaan negara di Indonesia yang tidak mampu dipungut negara.

Dari hasil identifikasinya, Hashim menyebut, penerimaan negara yang selama ini sangat rendah, yakni hanya dikisaran 9%-10% dari produk domestik bruto (PDB) disebabkan masalah sistem pengumpulan perpajakan yang sangat buruk, baik di sektor penerimaan pajak maupun Bea Cukai.

"Terus terang saja, 11-12 tahun yang lalu saya ditugasi Pak Prabowo memimpin suatu tim dari partai kami untuk melihat bagaimana potensi negara kita, dan salah satu titik lemah kita dan juga berpotensi yang besar untuk kita adalah penerimaan negara kita, parah," kata Hashim.

"Sistem penerimaan negara kita, pajak, bea cukai, dan semuanya, sangat-sangat parah, parah sekali," tegasnya.

Hashim menjelaskan alasannya menilai buruk kinerja sistem penerimaan negara Indonesia selama ini. Selain karena rasio penerimaan negara terhadap PDB yang hanya di kisaran 9-10% dan tertinggal dari negara lain, sistem nya juga sangat lemah di dunia untuk mengumpulkan setoran perpajakan.

Meski begitu, Hashim mengaku telah bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan lemahkan sistem penerimaan negara.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]