Inflasi Pangan Kian Kompleks, BI Luncurkan GPIPS Sumatera 2026

Palembang, CNBC Indonesia - Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera 2026 dalam rangka memperkuat upaya pengendalian inflasi di daerah. GPIPS Sumatera 2026 mengangkat tema "Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode HBKN dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Tinggi."

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan per Januari 2026, inflasi nasional tercatat mengalami peningkatan menjadi 3,55% year-on-year dari sebelumnya 2,92% year-on-year pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya tekanan harga di awal tahun, terutama dari kelompok volatile food.

"Perkembangan ini menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi pangan tetap perlu diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan," ungkap dia dalam Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), Rabu (11/2/2026).

Ricky menambahkan pengendalian inflasi pangan semakin kompleks. Di mana risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, gangguan distribusi, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman, khususnya hortikultura, masih menjadi sumber utama volatilitas harga.

"Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan ketahanan pasokan pangan secara struktural," terang dia.

Menurut dia, pelaksanaan GPIPS Wilayah Sumatra yang dipusatkan di Sumatra Selatan, khususnya Kabupaten Banyuasin, memiliki pertimbangan strategis. Sebab Sumatra Selatan merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dan tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga nasional.

"Wilayah Sumatra memiliki bobot inflasi yang cukup besar terhadap inflasi nasional, yakni sekitar 18,22%, sehingga penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah ini akan memberikan dampak signifikan bagi inflasi nasional," jelas dia.

Dia menegaskan BI berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah.

Selain itu, BI mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Inovasi tersebut mampu membangun ekosistem pangan dan menahan tekanan inflasi dari sisi pasokan.

"Memasuki tahun 2026, kita tetap optimis bahwa kondisinya akan lebih baik. Namun demikian, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik agar ketahanan dan stabilitas harga pangan bisa kita wujudkan," jelas Ricky.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan BI di antaranya meningkatkan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi antar-waktu dan antar-wilayah.

"Kami mengharapkan dukungan kementerian terkait khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian," ungkap Ricky.

Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah untuk memperkuat stabilitas harga, melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) sebagai instrumen penguatan rantai pasok bersinergi dengan BUMN logistik.

Ketiga, perlunya memperkuat sinergi antar Pemerintah Pusat-Daerah untuk efektivitas kebijakan antara lain melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD dan penguatan peran BUMD/Perusahaan Pangan Daerah sebagai off-taker.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan, ditunjuk sebagai tuan rumah GPIPS karena wilayah ini merupakan kabupaten dengan produktivitas tertinggi secara nasional.

"Ditunjuk ini dengan berbagai alasan, tidak serta-merta bukan karena jaraknya dekat dari Palembang. Tapi memang karena prestasi daerah ini sehingga mengangkat harkat dan perkenalan daerah ini," kata dia.

Herman menjelaskan Provinsi Sumatera Selatan merupakan peringkat ketiga secara nasional sebagai wilayah penghasil pangan dari sebelumnya peringkat delapan. Peringkat tersebut diraih melalui kerja sama dengan BI dan beberapa kementerian terkait.

"Jadi ada lompatan besar sebagai provinsi dengan produktivitas tertinggi di Indonesia. Jadi lompatannya dari 8 sempat, 5 sebentar 5, saat ini kita peringkat 3," terang dia.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]