Ini Strategi Negara Maju Kenakan Pajak Bagi Orang-Orang Kaya

Jakarta, CNBC Indonesia- Beban pajak terhadap kelompok kaya di negara maju sedang bergerak naik. Kenaikannya datang melalui revisi tarif, pengetatan definisi penghasilan, dan pembongkaran celah hukum.

Melansir dari The Economist, pergeseran ini menguat setelah pandemi ketika rasio utang pemerintah di negara maju menembus kisaran 110% PDB secara agregat.

Faktanya, struktur kekayaan makin terkonsentrasi. Di banyak negara OECD, 10% populasi teratas menguasai lebih dari separuh total kekayaan rumah tangga. Di Amerika Serikat, porsi kekayaan 1% teratas mendekati sepertiga total aset nasional. Pada saat yang sama, penerimaan pajak dari tenaga kerja jauh lebih stabil dibanding pajak atas modal. Ketimpangan antara pertumbuhan aset finansial dan pertumbuhan upah menjadi dasar argumen fiskal baru.

Mekanisme pertama adalah penyesuaian tarif marginal tertinggi. Rata-rata tarif pajak penghasilan tertinggi di negara OECD berada di kisaran 42-45%. Beberapa negara menaikkan tarif beberapa poin persentase dalam satu dekade terakhir.

Inggris mempertahankan tarif 45% untuk lapisan tertinggi dan memperluas basis wajib pajaknya dengan membekukan ambang batas. Kebijakan pembekuan ini membuat lebih banyak individu masuk kategori tarif tinggi tanpa perlu pengumuman kenaikan tarif resmi.

Mekanisme kedua menyasar capital gains dan dividen. Banyak negara mengurangi selisih antara pajak atas pendapatan kerja dan pajak atas keuntungan investasi. Selisih yang dulu lebar dipandang memberi keuntungan struktural bagi pemilik modal. Penyesuaian dilakukan lewat kenaikan tarif capital gains atau pengurangan insentif pajak tertentu.

Mekanisme ketiga adalah pengawasan lintas negara. Sejak diberlakukannya pertukaran informasi otomatis antarotoritas pajak, ruang menyimpan aset di yurisdiksi rahasia makin sempit. Amerika Serikat memperluas pelaporan aset luar negeri melalui regulasi FATCA. Uni Eropa memperketat transparansi beneficial ownership. Melansir dari The Economist, kombinasi transparansi dan digitalisasi memperkuat kapasitas negara melacak harta global individu kaya.

Upaya global juga bergerak di level korporasi. Kesepakatan pajak minimum global 15% untuk perusahaan multinasional disepakati oleh lebih dari 130 negara. Walau menyasar badan usaha, dampaknya langsung ke pemilik modal besar. Praktik pengalihan laba ke negara bertarif rendah menjadi lebih mahal.

Beberapa negara mencatat peningkatan penerimaan dari kelompok berpendapatan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun mobilitas individu kaya tetap menjadi variabel risiko. Kota-kota seperti London dan New York mencatat arus keluar sebagian high-net-worth individuals setelah perubahan rezim pajak. Skalanya tidak masif secara makro, tetapi cukup untuk diperhitungkan dalam desain kebijakan.

Arah kebijakan fiskal negara maju kini lebih berhati-hati. Tarif dinaikkan dalam skala terbatas. Basis pajak diperluas melalui detail teknis. Administrasi diperkuat lewat data. Pendekatannya akumulatif. Dalam jangka panjang, beban pajak efektif kelompok kaya meningkat walau tidak selalu terlihat dramatis dalam satu undang-undang.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)