Jor-joran MBG di 2025: Dana Ratusan Triliun untuk 83 Juta Orang

Jakarta, CNBC Indonesia - Program besar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan secara bertahap pada 6 Januari 2025. Pada awal pelaksanaannya, MBG menargetkan 17,9 juta orang, termasuk anak sekolah, lansia hingga ibu hamil.

Program ini pun berjalan dengan tanggung jawab dari Badan Gizi Nasional (BGN). Perjalanannya tidak mudah. Presiden Prabowo pun mengakui hal tersebut.

Dia menekankan bahwa proyek makan bergizi gratis bukan merupakan proyek yang ringan. Namun terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada, saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Yang sudah tidak perlu (program) makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tegas Presiden, usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (20/1/2025).

Prabowo mengatakan hambatan dalam distribusi makan bergizi gratis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administratif, serta pentingnya pengamanan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Namun, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus berupaya yang terbaik untuk masyarakat.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," tutur Kepala Negara.

Namun, Presiden tetap pantang menyerah. Alih-alih hanya menerima hasil, Presiden justru membuka opsi penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun agar jumlah penerima bisa mencapai 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengatakan awalnya dampak MBG dengan anggaran Rp 71 triliun, ekonomi bisa tumbuh 0,83% dan ketika ditambah Rp 100 triliun, maka dampak ke ekonomi akan mencapai 1,95% atau 2%.

"Kenapa? karena uang ini akan disuntik sedang dan akan kepada pelaku ekonomi di tingkat yang paling besar dasar yaitu di pedesaan untuk apa? beli telor, beli ayam, beli sayuran, kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung dan sebagainya," papar Hashim.

Tambahan Anggaran MBG

Tambahan Rp 100 triliun ini diberikan guna melipatgandakan SPPG yang merupakan dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program MBG. Kepastian penambahan tersebut pun akhirnya diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang masih menjabat saat itu.

"Ditambah Rp 100 triliun maka jadi Rp171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani di sela-sela BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, (30/1/2025).

Dengan tambahan Rp100 triliun, Kemenkeu menargetkan opsi ekspansi yang dibagi menjadi dua, yaitu moderat dan optimistis.

Apabila sesuai rencana, maka jumlah SPPG (dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program MBG) diperkirakan akan bertambah setidaknya 15.000 (untuk target moderat) dan 28.000 (untuk target optimistis).

Untuk memastikan 28.000 SPPG dapat beroperasi pada 2026, persiapan harus dimulai pada 2025 dengan optimalisasi alokasi anggaran tambahan pada 2025.

Begitu pula dengan jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mengalami lonjakan yang signifikan menjadi 40 juta pelajar, wanita hamil, dan balita (untuk target moderat) dan 82,9 juta pelajar, wanita hamil, dan balita (untuk target optimistis).

Kemenkeu memperkirakan kontribusi kepada PDB sebesar 0,7%, keterlibatan tenaga kerja sekitar 185 ribu, dan pengurangan kemiskinan sebesar 0,19 poin persentase.

Tak Mampu Diserap

Ternyata anggaran Rp 171 triliun dalam program MBG ini tidak mampu terserap maksimal. Pada Oktober 2025, BGN mengembalikan anggaran Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena kemungkinan dana ini tak dapat terserap tahun ini.

Dengan demikian totalnya mencapai Rp 171 triliun tidak akan terserap semuanya. BGN hanya mampu menghabiskan sebesar Rp 99 triliun pada akhir 2025. Sisanya akan dikembalikan kepada Presiden. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini." ungkap Dadan.

Dadan menyebut BGN menerima alokasi anggaran Rp 71 triliun. Namun, dia mengakui ada juga dana standby berjumlah Rp 100 triliun untuk BGN tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggantikan Sri Mulyani sebagai bendahara negara menuturkan dirinya tidak mengetahui rencana pengembalian anggaran tersebut. Menurut Purbaya, anggaran tambahan yang sempat diminta BGN Rp 100 triliun belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Artinya, Kementerian Keuangan hanya memasukkan Rp 71 triliun dalam pagu APBN 2025.

"Itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada," tegas Purbaya setelah APBN KITA, Selasa (14/10/2025).

"Dari anggaran yang dia minta dulu belum kita alokasikan," tambah Purbaya.

Per 3 Oktober 2025, memang serapan anggaran MBG masih rendah, yakni hanya sebesar Rp 20,6 triliun. Ini setara dengan 29% dari pagu Rp 71 triliun.

Adapun, kini hingga akhir November 2025 telah mencapai Rp 52,9 triliun, atau baru terserap 74,6% dari target pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, program MBG saat ini telah menjangkau 50,7 juta penerima manfaat, dari total target sebanyak 82,9 juta penerima.

"Ini luar biasa. Program ini sudah memberi makan anak-anak kita, siswa, dan ibu hamil. Saat ini sudah 50,7 juta penerima yang menerima makan bergizi gratis setiap hari," kata Suahasil dalam APBN KITA, edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Anggaran MBG Rp 335 Triliun di 2026

Terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah berencana akan menggelontorkan Rp 335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk program tersebut. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini sebesar Rp 171 triliun.

Adapun anggaran tersebut ditargetkan untuk 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Tujuannya, untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Nantinya, anggaran akan digunakan untuk mengolah sumber pangan lokal untuk memenuhi standar gizi sesuai usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai pelengkap.

"Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan," dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Rabu (20/8/2025).

Seperti halnya tahun 2025, penyaluran MBG pada tahun depan akan tetap dilakukan melalui Satuan layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta.

SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

"Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien," tulis dokumen RAPBN tersebut.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]