Kapolri Ikut Pelototi Pasar Modal, Awasi Saham Gorengan

Jakarta, CNBC Indonesia — Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan perhatian terhadap pasar modal Tanah Air. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya membersihkan bursa dari praktik saham gorengan. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemantauan khusus dilakukan terhadap potensi manipulasi harga saham atau yang kerap disebut saham gorengan karena bisa merugikan investor.

"Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, dikutip Rabu (11/2/2026).

Menurut Sigit, praktik semacam itu dapat mengganggu kesehatan pasar modal domestik. Oleh karena itu Polri berupaya memastikan tidak ada permainan curang yang merusak kepercayaan.

"Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah pengawasan dilakukan untuk memberi perlindungan kepada investor sekaligus menjaga kestabilan ekonomi. Dengan begitu, saham dengan kinerja fundamental yang baik bisa berkembang secara wajar.

"Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.

Meski demikian, Kapolri menjelaskan bahwa penanganan teknis perkara pidana di bidang pasar modal menjadi ranah khusus jajaran reserse. Koordinasi akan terus dilakukan guna memetakan kemungkinan pelanggaran.

"Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.

Selain membahas pasar modal, Rapim Polri 2026 juga menyinggung sejumlah isu penting lain, seperti pengamanan ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan.

Kapolri menegaskan institusinya siap mendukung agenda pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]