Kemlu Buka Suara soal Dugaan WNI Gabung Militer Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia merespons informasi dari otoritas Ukraina terkait dugaan sejumlah WNI terlibat dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI saat ini masih melakukan verifikasi atas informasi tersebut.

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan proses verifikasi dilakukan melalui Perwakilan RI dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait," kata Yvonne dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/9/2026).

Kemlu menyebut sejumlah informasi penting masih perlu dipastikan, termasuk identitas dan status kewarganegaraan individu yang disebut, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia.

Menurut Yvonne, Indonesia memiliki ketentuan hukum mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Namun, penerapan aturan tersebut baru dapat dilakukan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan WNI melalui tawaran pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

"Apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Yvonne.

Kemlu mengimbau WNI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik, terutama jika terdapat potensi keterlibatan dalam kegiatan militer negara asing.

Jika nantinya keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing terbukti, pemerintah menegaskan tindakan tersebut merupakan keputusan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, Yvonne menyebut Indonesia tetap mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]