Komdigi Minta Bangun BTS di Ujung RI, Telkomsel Ungkap Fakta Sekarang

6 hours ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, beberapa waktu yang lalu menyatakan keinginan untuk melibatkan sektor swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menanggapi hal ini, VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan bahwa Telkomsel sudah melayani sebanyak 97% wilayah di RI. Cakupan layanan itu dinilai sudah mencakup hampir 100% populasi yang ada di Indonesia.

Untuk membangun jaringan seperti yang disebut oleh Menkomdigi, Telkomsel harus banyak bicara dengan semua stakeholder, termasuk pemerintah.

"Pada saat kita harus ada membangun jaringan. Yang di luar itu, misalnya di daerah 3T, ini kan kita harus banyak ngobrol dengan semua stakeholders, termasuk pemerintah," ujar Saki di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Kewajiban pembangunan infrastruktur tersebut kabarnya akan dikaitkan dengan hak penggunaan frekuensi radio yang akan dilelang dalam waktu dekat. Selain itu, ada wacana distribusi frekuensi tanpa lewat proses lelang karena jumlah operator seluler kini hanya tiga perusahaan.

Saki menyatakan Telkomsel selalu siap untuk ikut serta dalam proses lelang frekuensi baru dan menyerahkan aturannya ke pemerintah.

"Kami ikut pemerintah saja lah.Harus didiskusikan kan, harus win-win kan. Intinya kan harus win-win. Enggak boleh win-lose. Antara industri dengan peraturan kita harus win-win. Semangatnya itu," katanya.

Menkomdigi Meutya sebelumnya menyebut pemerintah tengah mencari skema baru agar proyek konektivitas tidak terus membebani anggaran negara, sekaligus tetap memenuhi target "zero blank spot".

"Kalau bisa betul-betul tidak ada lagi yang tidak ada sinyal atau kita sebut sebagai zero blank spot. Untuk itu tentu perlu kerjasama pemerintah dengan swasta," ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

Meutya mengungkapkan bahwa salah satu opsi insentif yang tengah dipertimbangkan untuk menarik minat swasta adalah penurunan biaya frekuensi. Insentif ini telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti efektif mendorong operator untuk masuk ke daerah-daerah non-komersial.

"Contoh di beberapa negara lain kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi," ujar Meutya.


(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Perintah Prabowo Bikin Aturan Baru Judi Online, Ini Bocoran Menkomdigi

Read Entire Article
| | | |