Mau Selesai di Iran, Trump Siap "Panaskan" Perundingan di Perang Ini

4 hours ago 3

Jakarta CNBC Indonesia - Upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina berpotensi kembali menjadi agenda utama diplomasi internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa Washington akan mengalihkan fokusnya ke konflik tersebut begitu krisis yang melibatkan Iran selesai.

Sinyal itu memunculkan kegelisahan di kalangan pejabat Uni Eropa yang khawatir AS kembali membuka jalur negosiasi langsung dengan Moskow tanpa melibatkan Eropa secara penuh.

Pernyataan Trump disampaikan di sela-sela KTT G7 di Prancis, Selasa (16/6/2026), setelah ia melakukan pembicaraan terpisah dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Trump, kedua pemimpin menunjukkan keterbukaan untuk mencapai kesepakatan damai.

"Sekarang setelah [perang Iran] ini selesai, kita akan fokus pada [konflik Ukraina] dan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya," kata Trump kepada wartawan, merujuk pada nota kesepahaman yang ditandatanganinya pada Jumat.

Kemungkinan kembalinya diplomasi langsung antara Washington dan Moskow ternyata tidak sepenuhnya disambut positif di Eropa. Sejumlah pejabat Uni Eropa disebut khawatir posisi mereka akan kembali terpinggirkan apabila AS memutuskan untuk bernegosiasi langsung dengan Rusia.

"Terganggunya perhatian Trump bukanlah hal yang buruk," ujar seorang diplomat Uni Eropa kepada Politico.

Kekhawatiran tersebut muncul karena negara-negara Eropa selama ini menjadi salah satu penyokong utama Ukraina, baik melalui bantuan militer maupun ekonomi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menegaskan bahwa Eropa harus menjadi bagian dari setiap proses penyelesaian konflik.

"Negosiasi yang tepat adalah negosiasi di mana Ukraina dan Rusia duduk bersama di meja perundingan, dan Eropa serta Amerika berada di pihak mereka," kata Macron kepada TF1.

Menurut Macron, besarnya dukungan yang telah diberikan Eropa kepada Kiev membuat kawasan tersebut tidak bisa dikesampingkan dalam pembahasan masa depan Ukraina.

Adapun setelah hubungan diplomatik AS-Rusia kembali mencair usai bertahun-tahun mengalami pembekuan pada era Presiden Joe Biden, Rusia, Ukraina, dan AS telah melangsungkan tiga putaran perundingan untuk mencari jalan keluar dari perang.

Meski belum menghasilkan kesepakatan damai, pembicaraan tersebut mencatat sejumlah kemajuan konkret. Beberapa di antaranya adalah pertukaran tahanan dalam jumlah besar, pemulangan jenazah tentara yang gugur, serta pertukaran memorandum perdamaian antara pihak-pihak terkait.

Namun demikian, perbedaan mendasar tetap menjadi penghalang utama. Salah satu isu yang belum menemukan titik temu adalah tuntutan Moskow agar pasukan Ukraina ditarik dari wilayah Donbass.

Putaran keempat perundingan yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada Maret akhirnya tertunda setelah Washington mengalihkan fokusnya ke perang Iran.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan situasi tersebut sebagai jeda situasional sambil menunggu keterlibatan kembali AS.

Salah satu perkembangan penting dalam proses diplomasi terjadi setelah pertemuan puncak di Alaska. Dalam pertemuan itu, Moskow dan Washington menekankan perlunya penyelesaian jangka panjang dibandingkan sekadar gencatan senjata sementara yang didorong Ukraina dan sekutu-sekutu Eropanya.

Trump kemudian mengajukan peta jalan perdamaian berisi 28 poin.

Berdasarkan draf yang bocor ke publik, proposal tersebut mengharuskan Ukraina menghentikan ambisinya bergabung dengan NATO, melepaskan klaim atas sejumlah wilayah, serta membatasi kekuatan militernya menjadi 600.000 personel. Rusia menyambut proposal tersebut dan menganggapnya sebagai dasar yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian.

Namun, sejumlah poin penting kemudian diubah atau dihapus setelah adanya tekanan dari Uni Eropa dan Inggris.

Versi terbaru yang terdiri dari 20 poin dilaporkan mencakup zona demiliterisasi, jaminan keamanan Barat bagi Ukraina, kekuatan militer Ukraina sebanyak 800.000 personel pada masa damai, dana rekonstruksi untuk Ukraina, serta jalur menuju keanggotaan Uni Eropa.

Moskow mengonfirmasi telah menerima proposal terbaru tersebut, tetapi menolak membeberkan rinciannya. Rusia juga menuding negara-negara Eropa telah mengubah kerangka awal dan merusak upaya perdamaian.

Di tengah upaya mencari jalan damai, negara-negara Eropa sendiri belum memiliki pandangan yang sepenuhnya sama.

Hungaria dan Slovakia menjadi dua negara yang secara terbuka mendorong dialog langsung dengan Moskow. Keduanya juga mengkritik kebijakan yang dianggap hanya memperpanjang konflik.

Sebaliknya, Polandia, negara-negara Baltik, dan sebagian besar pimpinan Uni Eropa berpendapat tekanan politik, ekonomi, dan militer terhadap Rusia harus terus dipertahankan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kembali menegaskan posisi tersebut pada Senin dengan menyebut dukungan kepada Ukraina sebagai prioritas utama negara-negara G7.

Prancis dan Jerman mengambil posisi yang lebih moderat. Kedua negara tetap mendukung bantuan kepada Kyiv, tetapi juga mengakui bahwa perdamaian jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa negosiasi langsung dengan Rusia.

Pendekatan itu diuji pekan lalu ketika utusan Prancis, Inggris, dan Jerman bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin di Moskow.

Menurut Rusia, para diplomat tersebut hanya mengulangi tuntutan mengenai gencatan senjata dan jaminan keamanan untuk Ukraina. Moskow kemudian berargumen bahwa negara-negara yang memasok senjata kepada Kiev tidak dapat bertindak sebagai mediator netral.

(luc/luc)

Add