Menkes BGS Sebut Sakit Gigi Masalah Utama Warga RI, Dokter Gigi Kurang

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, keluhan gigi banyak muncul dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di hampir seluruh kelompok usia. Pada balita dan anak sekolah, masalah gigi menjadi keluhan terbanyak, sementara pada usia dewasa hingga lansia, gangguan gigi dan mulut tetap mendominasi hasil pemeriksaan.

"Masalah gigi ini terus keluar di semua kelompok umur. Salah satu penyebabnya karena kita kekurangan dokter gigi," ujar BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025) .

BGS memaparkan, dari sekitar 10.000 fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah dokter gigi yang tersedia baru sekitar 4.000 orang. Bahkan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 70% yang aktif praktik, sementara sisanya memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) tetapi belum memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Keterbatasan tenaga ini berdampak pada akses pemeriksaan dan perawatan gigi, terutama di daerah. Menurut BGS, masalah gigi yang tidak ditangani sejak dini bisa memicu gangguan kesehatan lain dan menurunkan kualitas hidup, khususnya pada kelompok usia lanjut.

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai persoalan gigi kerap dianggap sepele, meski biaya perawatannya relatif mahal dan membutuhkan penanganan rutin. Ia menekankan, kekurangan dan distribusi dokter gigi yang belum merata membuat pencegahan dan perawatan dini sulit dilakukan secara optimal.

"Tanpa penguatan layanan kesehatan gigi di tingkat primer, keluhan gigi berisiko terus berulang dan membebani masyarakat," kata Sri.

Pemerintah pun menyiapkan skema insentif untuk mendorong pemerataan dokter spesialis, termasuk dokter gigi spesialis, ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

"Jadi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025, pemerintah memberikan tunjangan khusus hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis, termasuk dokter gigi spesialis, yang bertugas di rumah sakit wilayah DTPK," kata BGS.

BGS mencatat, pada 2025 program ini telah diterapkan di 122 kabupaten/kota, sementara pada 2026 cakupannya ditargetkan meningkat menjadi 132 kabupaten/kota. Pendanaan tunjangan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, yang disalurkan langsung untuk mendukung keberlanjutan layanan kesehatan di daerah.