Momen Tak Biasa: Sidang Paripurna Dibuka ke Publik, Bahas Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan krisis yang terkoordinasi, disiplin fiskal, serta penegakan hukum atas pengelolaan sumber daya negara.

Di tengah tantangan bencana alam dan dinamika global, pemerintah menekankan pentingnya kerja kolektif lintas lembaga agar negara tetap hadir dan responsif.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna pertama pada Senin (15/12/2025) di Jakarta, yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh jajaran menteri dan pimpinan lembaga, untuk mengevaluasi penanganan bencana, kesiapan anggaran, serta arah kebijakan ekonomi dan sumber daya nasional ke depan.

Sidang Kabinet kemarin menjadi momen langka karena ini adalah kali pertama sidang digelar secara terbuka dan disiarkan secara langsung.

Berikut ini adalah poin-poin penting dari Sidang Kabinet Paripurna pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto

- Fokus pemerintah saat ini pada penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

- Risiko bencana dinilai meningkat akibat perubahan cuaca dan climate change.

- Presiden turun langsung ke lapangan dan akan memantau perkembangan secara rutin.

- Penanganan bencana ditegaskan sebagai kerja kolektif lintas lembaga, terutama petugas lapangan.

- Respons cepat TNI-Polri, BNPB, Basarnas, kementerian, BUMN, dan relawan dinilai efektif.

- Kunjungan pejabat ke lokasi bencana harus berbasis tindakan, bukan pencitraan.

- Negara dinilai hadir dan situasi masih terkendali, dengan fokus berlanjut ke pemulihan.

Panglima TNI - Agus Subianto

- Panglima TNI menyampaikan bahwa total 35.477 personel telah dikerahkan untuk penanganan bencana di wilayah terdampak.

- Rinciannya terdiri dari TNI AD sebanyak 28.319 personel, termasuk kru darat dan helikopter, TNI AL 4.589 personel yang bertugas di tiga wilayah termasuk kru KRI, serta TNI AU 2.569 personel termasuk kru pesawat.

- Selain itu, TNI juga mengerahkan Satgas Kesehatan sebanyak 321 personel yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak.

- Untuk memperkuat tahap pemulihan, TNI menambah empat batalion, terdiri dari tiga batalion zeni dan satu batalion teritorial pembangunan.

- Batalion zeni difokuskan pada pembangunan jembatan Bailey, pembersihan lumpur dan material kayu, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta dukungan bagi PLN, Pertamina, dan Kementerian PU.

- Dari sisi alutsista, TNI mengerahkan 82 unit, termasuk 26 pesawat A400, 6 pesawat Hercules, 7 pesawat Casa, serta 36 helikopter dari berbagai instansi.

- TNI AL mengoperasikan 20 unit KRI untuk mendukung penyaluran logistik ke wilayah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

- Pada hari pelaporan, pesawat Hercules melaksanakan air drop logistik di wilayah Blangkejeren dengan total muatan mencapai 5.760 kilogram.

Kapolri - Listyo Sigit Prabowo

- Kapolri menyampaikan bahwa 10.999 personel Polri telah dikerahkan dan dibagi ke wilayah Polda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk penanganan bencana.

- Polri juga menyiapkan tim DVI dan identifikasi untuk penanganan jenazah korban meninggal dunia, serta tim trauma healing sebanyak 82 personel.

- Untuk penguatan di lapangan, Polri menyiapkan pasukan siaga Brimob dengan rincian tambahan 673 personel untuk Aceh, 756 personel di Sumatera Utara, dan 892 personel di Sumatera Barat.

- Dari sisi sarana dan prasarana, Polri mengirimkan kapal logistik masing-masing 1 unit ke Aceh, 1 unit ke Sumatera Barat, dan 2 unit ke Sumatera Utara, yang digunakan untuk menjangkau wilayah terdampak.

- Polri juga mengerahkan unit K9 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung pencarian dan evakuasi.

- Untuk dukungan udara, Polri mengoperasikan 3 helikopter di Aceh, serta 2 pesawat fixed wing (Fokker dan CN) dan 4 helikopter di Sumatera Utara, dengan pola pengerahan fleksibel dan dapat digeser antarwilayah sesuai kebutuhan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukian (PKP) - Maruarar Sirait

- Menteri PKP menyampaikan bahwa jajaran eselon I dan Dirjen telah diturunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan dan identifikasi kerusakan rumah di wilayah terdampak.

- Berdasarkan data 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 139.485 unit.

- Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan kerusakan mencakup rusak ringan, sedang, berat, hingga rumah hanyut.

- Meski masih berada pada tahap tanggap darurat, PKP atas arahan Presiden sudah mulai bergerak cepat menyiapkan langkah awal rehabilitasi dan rekonstruksi.

- PKP telah melakukan survei lapangan di sejumlah lokasi prioritas, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk menentukan wilayah yang bisa dipercepat penanganannya.

Menteri Kesehatan - Budi Gunadi Sadikin

- program quick win cek kesehatan gratis sudah menjangkau 65 juta orang dan ditargetkan menyentuh 70 juta orang hingga akhir tahun.

- penyakit yang paling banyak ditemukan adalah kolesterol, hipertensi, diabetes, dan masalah gigi, dengan tiga yang paling berisiko mematikan adalah kolesterol, hipertensi, dan diabetes.

- Kemenkes akan fokus pada tindakan perbaikan lanjutan dan memperluas program cek kesehatan ke kantor-kantor kementerian/lembaga, sesuai arahan Presiden.

- 22 rumah sakit quick win sudah mulai dibangun, sebagian selesai Desember tahun ini dan sisanya rampung Januari-Februari 2026, dengan dua RS siap diresmikan Presiden.

- Menkes menekankan perlunya percepatan pembinaan dan pendidikan dokter spesialis.

Menteri Dalam Negeri - Tito Karnavian

- Sejak awal, pemda sudah bergerak mandiri, sementara Kemendagri turun ke Aceh pada hari ketiga untuk mengerahkan Satpol PP, Damkar, dan dukungan pusat.

- Dana BTT Rp268 miliar sudah dicairkan dan masuk rekening daerah dalam 3 hari, terdiri dari Rp60 miliar untuk 3 provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten/kota.

- Bantuan difokuskan pada kebutuhan individu seperti beras, minyak goreng, pakaian, perlengkapan kebersihan, serta kebutuhan perempuan dan bayi.

- Kemendagri memfasilitasi penyaluran 125 ribu potong pakaian dari perusahaan garmen di KEK dengan menerbitkan surat resmi ke Kemenkeu dan Kemendag agar distribusi dipercepat.

- Usulan daerah mencakup penambahan pasukan BKO untuk pembersihan lumpur skala besar dan percepatan bantuan rumah rusak ringan agar jumlah pengungsi berkurang 30-40%.

Menteri Pertanian - Amran Sulaiman

- Kementan menyalurkan sekitar 44.000 ton beras ke daerah bencana dan menyiapkan cadangan pangan 120.000 ton.

- Bantuan pangan pemerintah bernilai sekitar Rp1 triliun berupa beras dan minyak goreng, setara sekitar 6.000 ton.

- Bantuan tambahan dari mitra kementerian mencapai Rp75 miliar dan didistribusikan menggunakan tiga kapal logistik.

- Kerusakan lahan sawah akibat bencana tercatat sekitar 70.000 hektare dan mulai ditangani pada Januari.

- Nilai Tukar Petani mencapai 124,36, melampaui target, dengan kenaikan pendapatan petani padi sekitar Rp120 triliun.

- Ekspor sektor pertanian meningkat signifikan, sekitar 33-35% hingga akhir tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

- Stok beras nasional diperkirakan mencapai 3,7 juta ton akhir tahun, dengan produksi naik 4,17 juta ton menuju swasembada.

Menteri ESDM - Bahlil Lahadalia

- Stok BBM dan LPG jelang Nataru aman: bensin 18-28 hari, solar 15-17 hari, LPG 14 hari, sesuai standar minimum nasional.

- Mulai 2026, dengan RDMP Balikpapan beroperasi, Indonesia diproyeksikan tidak lagi impor solar karena produksi mencukupi konsumsi.

- Surplus solar sekitar 4 juta ton berpotensi dikonversi menjadi avtur, mendukung kemandirian energi pada 2026.

- Bensin masih impor; program etanol diusulkan berjalan dan ditargetkan mulai produksi pada 2027.

- Subsidi dan kompensasi listrik 2025 sebesar Rp210 triliun masih sesuai APBN, termasuk pembayaran diskon listrik ke PLN.

- Sekitar 5.700 desa masih belum berlistrik; ESDM mengusulkan program percepatan hingga 2029 untuk mendukung sekolah berbasis teknologi.

- Pemulihan listrik dan BBM di wilayah bencana Aceh-Sumut masih menantang; distribusi dilakukan lewat kapal, heli, Hercules, hingga jalur alternatif.

Menko Perekonomian - Airlangga Hartarto

- Kondisi makroekonomi akhir tahun dinilai solid, ditopang IHSG yang mencetak rekor tertinggi dan naik sekitar 20% sejak awal tahun.

- Neraca perdagangan dan transaksi berjalan sama-sama mencatat surplus, meski sektor keuangan masih mengalami defisit.

- Cadangan devisa berada di level tinggi sekitar US$150 miliar, menjaga stabilitas eksternal perekonomian.

- Pertumbuhan kredit dan peningkatan uang primer memberi sinyal dukungan likuiditas bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

- Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi tahunan tercapai, dengan akselerasi pertumbuhan pada kuartal IV.

- Konsumsi domestik didorong melalui program belanja Nataru, diskon ritel besar, dan peningkatan belanja daring.

- Total belanja masyarakat selama Desember diperkirakan menembus Rp110-120 triliun, menopang pertumbuhan konsumsi.

- Mobilitas masyarakat diperkuat lewat event pariwisata dan usulan Work From Anywhere selama libur akhir tahun.

- Kerangka kebijakan diperluas melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk memantau ketahanan ekonomi keluarga.

- Pemerintah menyiapkan relaksasi dan penghapusan KUR bagi debitur terdampak bencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Presiden Prabowo Subianto - Penutupan

- Pemerintah tetap waspada namun semakin percaya diri karena kemampuan negara menghadapi krisis terbukti di lapangan.

- Kebocoran sumber daya nasional masih besar, sehingga pengelolaan kekayaan negara harus diperketat.

- Illegal logging, illegal mining, dan penyelundupan dinilai merugikan ekonomi nasional dan harus diberantas.

- Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri menindak tegas aparat yang melindungi praktik ilegal.

- Efisiensi dan penghematan anggaran disebut sebagai kunci memperkuat ketahanan fiskal pemerintah.

- Seluruh regulasi yang tidak berpihak pada rakyat diminta dievaluasi dan diubah.

- Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan sebagai haluan utama, dengan negara tidak boleh dikalahkan korporasi.

- Pemerintah telah menarik kembali jutaan hektare lahan dan menghentikan izin SDA yang tidak menguntungkan rakyat.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)