Musim Rights Issue Dimulai, MPPA - JGLE Curi Start

Jakarta, CNBC Indonesia - Musim rights issue pada tahun ini masih akan ramai. Setidaknya ada delapan emiten lagi yang siap-siap tambah modal lewat penerbitan saham baru, baik untuk ekspansi, akuisisi, maupun penyehatan keuangan.

Dalam pembaruan kali ini, terdapat lima perusahaan yang berpotensi menambah modal melalui skema Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Dari delapan emiten, yang paling dekat realisasinya adalah PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), disusul emiten lain yang masih menunggu persetujuan RUPSLB maupun proses di OJK.

IRSX

PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) emiten yang paling cepat merealisasikan aksi korporasi ini. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar 25 Februari 2026 untuk melaksanakan rightss issue dengan menerbitkan sekitar 12,39 miliar saham baru melalui rasio 1:2. Target dana yang ingin dihimpun mencapai kurang lebih Rp3,72 triliun.

Dana hasil rightss issue tersebut akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada entitas anak, termasuk PT Folago Karya Indonesia dan Folago Digital Media, guna memperkuat pengembangan ekosistem digital, konten, dan lini bisnis berbasis teknologi. Pengendali perseroan juga disebut siap bertindak sebagai pembeli siaga apabila terdapat saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lama.

Berikut jadwal penting bagi yang mau mengikuti gelaran rights issue IRSX:

• Cum date di pasar reguler dan nego : 5 Maret 2026

• Ex date : 6 Maret 2026

• Distribusi HMETD : 10 Maret 2026

• Pencatatan HMETD di BEI : 11 Maret 2026

• Periode Pelaksanaan HMETD (tebus rights) : 11-17 Maret 2026

• Penyerahan saham hasil HMETD : 13 - 26 Maret 2026

• Batas akhir pembayaran saham tambahan : 25 Maret 2026

• Penjatahan saham tambahan : 26 Maret 2026

• Pengembalian dana (jika ada pengembalian) : 26 Maret 2026

BNBR

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR berencana menggelar rights issue 90 miliar lembar saham. Pengeluaran saham baru seri E tersebut dibanderol dengan nilai nominal Rp12 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Selasa (20/1/2026), penerbitan saham baru ini diambil dari saham portepel. Tindakan tersebut untuk optimalisasi struktur pendanaan Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) yang awal tahun lalu telah diambilalih oleh anak usaha perseroan yaitu PT Bakrie Toll Indonesia (BTI).

Adapun rights issue ini untuk mendukung modal kerja, pengembangan usaha perseroan, dan CCT. Seluruh dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya, untuk pembayaran kewajiban perseroan dan/atau anak usaha kepada kreditur, untuk modal kerja perseroan dan/atau anak usaha.

Rincian alokasi dana disesuaikan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal optimal. Manajemen perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan, dan faktor -faktor lain dianggap layak. Di sisi lain, pemodal yang tidak terlibat dalam aksi korporasi tersebut akan mengalami dilusi kepemilikan maksimum 33,33 persen.

Seluruh rangkaian transaksi itu, akan dilaksanakan setelah mendapat restu investor. Perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada Jumat, 27 Februari 2026 pukul 14.00 WIB. Pemodal bisa terlibat dengan nama tercatat sebagai pemegang saham alias recording date pada 2 Februari 2026.

BUVA

PT Bukit Uluwatu Tbk (BUVA, emiten milik Happy Hapsoro, juga bersiap melakukan rights issue. Aksi korporasi ini diarahkan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi bisnis perhotelan, termasuk pengembangan aset dan peningkatan kinerja operasional pascapandemi.

Ini akan menjadi rights issue yang kedua setelah tahun lalu sukses menggalang modal tambahan. Sebelumnya, BUVA telah melaksanakan rights issue 4,03 miliar lembar saham pada akhir 2025, dengan nilai total mencapai sekitar Rp604 miliar, untuk mendanai akuisisi aset PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Bukit Permai Properti.

Kali ini, BUVA berencana mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 50 miliar lembar, setara 203,11% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor BUVA sebanyak 24,61 miliar lembar.

Sejauh ini belum ada rincian lebih lanjut, tetapi pasar masih akan menanti keputusan lebih pasti setelah aksi korporasi ini dirapatkan dalam RUPS pada 26 Februari 2026 untuk meminta restu pemegang saham.

MPPA

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Maret 2026 untuk meminta persetujuan penerbitan maksimal 24 miliar saham baru. Aksi korporasi ini bertujuan memperkuat struktur permodalan sekaligus memperbaiki posisi keuangan perseroan.

Dana hasil rights issue rencananya akan digunakan untuk mengakuisisi tanah dan bangunan sejumlah gerai Hypermart yang selama ini masih disewa, termasuk di Surabaya dan Gresik, sehingga perseroan dapat menekan beban sewa jangka panjang. Selain itu, sebagian dana juga akan dialokasikan untuk penyehatan neraca, termasuk pembayaran kewajiban berbunga yang nilainya mendekati Rp980 miliar.

Rencana penambahan modal ini muncul di tengah kinerja keuangan tahun buku 2025 yang menunjukkan dinamika beragam.

Sepanjang tahun lalu, perseroan mencatat kenaikan penjualan bersih sebesar 1,9% menjadi Rp7,25 triliun. Namun di sisi lain, kerugian bersih justru membengkak sekitar 29% menjadi Rp152,2 miliar, mencerminkan tekanan margin dan beban operasional yang masih cukup tinggi.

Dari sisi pergerakan saham, berdasarkan data perdagangan terakhir per 20 Februari 2026, saham MPPA ditutup di level Rp58 atau menguat 9,43% dalam satu hari perdagangan

Lonjakan ini menunjukkan adanya respons pasar terhadap rencana aksi korporasi yang tengah disiapkan manajemen, meski investor tetap perlu mencermati risiko dilusi dan perbaikan fundamental ke depan.

JGLE

PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) baru saja mengumumkan detail rencana rights issue (PMHMETD I) pada 20 Februari 2026 melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

JGLE akan meminta restu pemegang saham dalam RUPSLB pada 31 Maret 2026 untuk melaksanakan rights issue dengan target dana sekitar Rp414 miliar. Aksi ini bertujuan mendanai akuisisi 61,86% saham PT Jungleland Asia, sehingga perseroan dapat menguasai penuh operasional Jungleland Adventure Theme Park di kawasan Sentul.

Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, JGLE diharapkan dapat mengintegrasikan pengelolaan kawasan dan mengoptimalkan potensi pengembangan lahan di sekitarnya.

BAJA

PT Saranacentral Bajatama Tbk juga berencana melaksanakan rights issue sebagai bagian dari langkah restrukturisasi kewajiban dan penguatan likuiditas perseroan. Salah satu tujuan utama aksi korporasi ini adalah untuk menyelesaikan utang kepada pihak terafiliasi, yakni PT Sarana Steel.

Kewajiban tersebut berasal dari fasilitas pinjaman yang sebelumnya diterima BAJA berdasarkan perjanjian utang antara kedua pihak.

Nilai pokok pinjaman tercatat sebesar US$20,6 juta, dengan bunga 2% per tahun di luar suku bunga dolar AS yang berlaku. Masa pinjaman telah mengalami beberapa kali perpanjangan dan terakhir diperpanjang hingga 3 Oktober 2026.

Dalam kesepakatan penyelesaian utang terbaru, kedua belah pihak menyetujui skema penyelesaian melalui aksi rights issue.

BAJA berencana menerbitkan maksimal 1 miliar saham baru, di mana sebagian dana yang dihimpun akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada Sarana Steel serta memperkuat modal kerja perseroan.

Sarana Steel sendiri menyatakan akan berpartisipasi dalam rights issue tersebut. Mekanismenya dilakukan melalui konversi sebagian piutang pokok senilai US$20,6 juta menjadi saham baru BAJA (tidak termasuk bunga).

Sementara itu, kewajiban bunga yang timbul dari perjanjian utang tetap akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana hasil rights issue.

Manajemen juga menyampaikan bahwa sejak 19 Februari 2026 hingga proses konversi piutang menjadi saham direalisasikan, Sarana Steel sepakat untuk tidak menghitung maupun menagih tambahan bunga pinjaman.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, BAJA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 31 Maret 2026.

Perseroan juga menargetkan penyampaian pernyataan pendaftaran PMHMETD I kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 11 Juni 2026, dengan estimasi pernyataan efektif diperoleh pada 7 Agustus 2026.

ELPI

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 Maret 2026 untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) atau rights issue.

Dalam aksi korporasi ini, ELPI akan menerbitkan maksimal sekitar 2,03 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang apabila direalisasikan akan setara dengan nilai rights issue sekitar Rp 203 miliar.

Saham baru tersebut berasal dari saham portepel perseroan dan apabila tidak diambil oleh pemegang saham lama berpotensi menyebabkan dilusi kepemilikan hingga sekitar 18% bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya.

Dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, direncanakan akan digunakan untuk memperkuat likuiditas umum, mendukung belanja modal, modal kerja, serta ekspansi dan diversifikasi usaha perseroan ke depan.

Pelaksanaan PMHMETD I akan dilakukan setelah ELPI memperoleh persetujuan dalam RUPSLB serta pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal.

YOII

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) juga mempersiapkan aksi rights issue sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan mendukung kebutuhan modal kerja.

Perseroan berencana menerbitkan hingga 684.937.500 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana rights issue ini akan dibahas dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2026, termasuk pembaruan Anggaran Dasar yang terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Manajemen menyatakan bahwa seluruh dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya untuk modal kerja perseroan, dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan serta memastikan ruang pendanaan yang lebih memadai dalam operasional sehari-hari.

Aksi ini juga sekaligus membantu perseroan memenuhi persyaratan modal minimum sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku untuk industri asuransi. Bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya, terdapat potensi dilusi kepemilikan hingga sekitar 16,67%.

Sanggahan : Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(saw/saw)