Pancasila: Leitstar Keberlanjutan Indonesia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pancasila, yang kita peringati kelahirannya setiap 1 Juni, bukan hanya meletakkan dasar negara. Ia memberikan imaji wajah peradaban Indonesia yang dicita-citakan di masa mendatang: apa yang Soekarno sebut sebagai philosofische grondslag, dasar filosofis sekaligus leitstar, bintang penunjuk arah.

Arah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur di bawah naungan Tuhan Yang Maha Pengampun. Imaji tersebut adalah amanah. Dan ukuran kebesaran sebuah bangsa adalah seberapa setia mereka mewujudkan imaji yang telah diamanahkan oleh para pendiri.

Imaji Keberlanjutan
Jauh sebelum rumusan The Club of Rome dan Paris Agreement, founding fathers telah mengimajinasikan peradaban yang dibangun bukan di atas ekstraksi dan eksploitasi ekologi, yang menghindari ketamakan industri dan menutup jurang ketimpangan sosial. Kesemuanya adalah hal mendasar yang saat ini populer disebut sebagai isu keberlanjutan.

Sila Pertama bukan sekadar pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia adalah aspek teologis imaji keberlanjutan: masyarakat yang memandang alam sebagai amanah yang harus dijaga. Bumi dipinjamkan, bukan dihibahkan. Ekologi adalah titipan. Setiap generasi hanya boleh mewariskannya dalam kondisi yang tidak lebih buruk dari ketika ia menerimanya.

Sila Kedua meletakkan keadilan dan keadaban sebagai cermin hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam. Imaji yang dikandungnya adalah masyarakat yang tidak mengambil melebihi yang dibutuhkan, yang tidak mengeksploitasi demi akumulasi, yang sadar bahwa setiap tindakan hari ini meninggalkan konsekuensi bagi mereka yang belum lahir. Keadaban bukan hanya berlaku horizontal antarsesama yang hidup kini; ia juga berlaku secara vertikal, lintas generasi.

Sila Ketiga membayangkan persatuan bukan sekadar dalam upacara kemerdekaan. Ia mengimajinasikan gotong royong sebagai respons kolektif terhadap krisis dalam kondisi apa pun: krisis ekologi, krisis kemakmuran, krisis keadilan. Tidak ada yang ditinggalkan menanggung bencana sendirian. Tidak ada wilayah yang dibiarkan menanggung beban ekstraksi tanpa perlindungan dari yang lain.

Sila Keempat mengandaikan bahwa tidak ada keputusan besar yang diambil tanpa mendengar suara mereka yang paling terdampak. Petani, nelayan, buruh serta masyarakat adat: mereka bukan penonton pembangunan, melainkan suara yang harus hadir dalam setiap musyawarah yang menentukan nasib tanah, air, dan udara hunian mereka.

Sila Kelima menyempurnakan keseluruhan imaji dengan visual yang paling konkret: manfaat ekonomi dari kekayaan bangsa ini, dari Sabang hingga Merauke, dari kota hingga pelosok, terdistribusi secara adil tanpa ketimpangan yang menyakitkan. Kemakmuran bukan monopoli segelintir. Ia adalah hak setiap warga.

Lima sila, lima imaji tentang masyarakat berkelanjutan. Bersama-sama, mereka membentuk cetak biru peradaban yang bahkan oleh standar global hari ini pun masih dianggap visioner.

Jarak Realitas dan Imaji
Rakyat Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara hari-hari ini sedang menghitung kerugian. Ladang yang hanyut, rumah yang retak, mata pencarian yang lenyap bersama hutan yang ditebang untuk konsesi. Ini adalah tagihan dari ekonomi ekstraktif yang selama puluhan tahun memanen keuntungan dari alam tanpa menanggung biaya kerusakannya.

Air layak masih harus ditebus rakyat Indonesia dengan harga yang lebih mahal daripada warga Singapura, negara dengan pendapatan per kapita yang jauh melampaui kita. Ketersediaan pangan masih menjadi kemewahan bagi jutaan keluarga di pedesaan. Energi masih belum menjangkau desa-desa yang tanahnya justru kaya akan cadangan sumber daya.

Bonus demografi Indonesia belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak serta tempat tinggal terjangkau, seiring melemahnya industrialisasi serta harga properti yang tidak pernah berhenti berlari meninggalkan kemampuan mereka mengejarnya. Akses pendidikan berkualitas masih terdistribusi tidak merata antara pusat dan pinggiran, antara mereka yang lahir dari keluarga yang tepat dan mereka yang tidak.

Dan di sinilah letak jurang yang paling menganga: ketimpangan struktural. Sistem yang mengizinkan ketamakan modal menggerus ekologi juga mengunci mereka yang tak berdaya dari pilihan-pilihan untuk hidup selaras dengan alam. Mereka yang miskin mengonsumsi lebih banyak kemasan sachet, menggunakan energi fosil karena tak mampu mengakses energi bersih, membakar sampah karena layanan persampahan tidak pernah menjangkau gang-gang tempat mereka tinggal.

Mereka bergantung pada apa yang tersedia dan terjangkau, bukan pada apa yang berkelanjutan. Ketimpangan struktural bukan hanya soal siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Ia menentukan siapa yang bisa memilih masa depan dan siapa yang dipaksa bertahan hari ke hari dengan cara apa pun yang tersedia.

Indonesia kini berada di peringkat 72 dari 122 negara dalam Indeks Solidaritas Antargenerasi. Ini adalah penanda seluruh kegagalan di atas sekaligus cermin seberapa jauh imaji itu masih berbeda dari kenyataan.

Air, pangan, energi, tempat tinggal, pendidikan, dan akses ekonomi yang adil bukan hanya soal kesejahteraan; mereka adalah prasyarat keberlanjutan Indonesia sebagai peradaban. Daya dukung ekologi yang aman dan nyaman adalah fondasi dari semua prasyarat itu.

Ketika fondasi ini digerogoti secara sistematis, ketika hak-hak dasar tidak terdistribusi dengan benar dari generasi ke generasi, yang runtuh bukan sekadar angka kemakmuran. Yang runtuh adalah kapasitas bangsa untuk mempertahankan keberadaannya. Peradaban tidak punah karena kalah perang. Ia punah karena gagal menjaga prasyarat hidupnya sendiri. Indonesia, dengan segala kekayaan alam dan potensi demografinya, tidak kebal dari hukum itu.

Memastikan Keberlanjutan Indonesia
Leitstar telah ditetapkan. Founding fathers tidak mewariskan kebingungan tentang ke mana bahtera harus berlayar. Mencapai peradaban keberlanjutan yang terimaji dalam kelima sila adalah mandat generasi yang hidup hari ini dari generasi pendiri untuk generasi mendatang.

Inilah makna sesungguhnya dari keadaban lintas generasi: bukan sekadar tidak merusak, melainkan secara aktif memperbaiki. Setiap jurang yang dibiarkan menganga hari ini adalah kehancuran yang harus dihadapi generasi mendatang. Mandat itu pertama-tama jatuh pada pemerintah sebagai pemegang kemudi bahtera negara. Yang duduk di kemudi, dialah yang paling dimintai pertanggungjawaban.

Maka Pancasila harus hidup dalam kebijakan pemerintah: dalam anggaran yang memihak daya dukung ekologi, dalam regulasi yang menutup celah ketamakan modal, dalam distribusi layanan dasar yang menjangkau pelosok tanpa terkecuali. Bukan dalam hafalan yang diminta dari rakyat di setiap upacara. Rakyat tidak perlu menghafal Pancasila lebih keras. Pemerintah perlu mengamalkannya lebih sungguh.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan di hadapan forum PBB bahwa Indonesia memilih menghadapi krisis iklim bukan dengan slogan, melainkan dengan langkah nyata. Kalimat itu bagus dan perlu ditagih konsistensinya; tidak hanya untuk krisis iklim, tetapi untuk seluruh amanah Pancasila agar Paradoks Indonesia yang ditulisnya berhenti menjadi ironi.

Surat Ar-Ra'd ayat sebelas mengingatkan: Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri. Beras tidak akan menjadi nasi tanpa mekanisme memasaknya. Keberlanjutan Indonesia tidak akan terjadi tanpa mekanisme menutup jarak antara realitas dan imaji melalui kebijakan yang non-ekstraktif dan non-eksploitatif.

Kegagalan menutup jurang antara realitas dan imaji bukan sekadar kegagalan politik. Ia adalah jalan menuju kepunahan Indonesia sebagai peradaban: bukan kepunahan yang datang dengan ledakan, melainkan kepunahan yang kita sadari kedatangannya serta kita sambut secara sukarela: ekologi yang makin rapuh, generasi yang makin kehilangan harapan, ketimpangan yang makin dalam, hingga leitstar itu tidak lagi terlihat dari geladak.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google