Pemerintah Mau Pantau HP Warga 24 Jam Penuh, Begini Modusnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India baru saja memicu kontroversi, ketika mencanangkan aturan yang mewajibkan pabrikan HP seperti Samsung dan Apple (iPhone) untuk menyisipkan aplikasi keamanan siber buatan pemerintah ke HP masyarakat India.

Rencana pemberlakuan itu kemudian dibatalkan, setelah muncul aksi protes dari berbagai pihak. Namun, pemerintah India sepertinya tak kehabisan akan untuk 'mematai-matai' masyarakat.

Dikutip dari Reuters, Senin (8//12/2025), pemerintah India tengah mengaji proposal dari industri telekomunikasi untuk memaksa pabrikan HP mengaktifkan sistem pelacakan lokasi satelit setiap saat.

Langkah ini ditentang oleh Apple, Google, dan Samsung, dengan dalih pelanggaran privasi, menurut beberapa dokumen, email, dan lima sumber yang diwawancara Reuters.

Selama bertahun-tahun, pemerintahan Narendra Modi dilaporkan khawatir lembaga-lembaganya tidak mendapatkan lokasi yang tepat ketika permintaan hukum diajukan kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi selama investigasi.

Di bawah sistem yang berlaku saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut hanya dapat menggunakan data menara seluler yang hanya dapat memberikan perkiraan lokasi area. Lokasi itu bisa meleset hingga beberapa meter.

Asosiasi Operator Seluler India (COAI) yang mewakili Jio Reliance dan Bharti Airtel mengatakan lokasi presisi pengguna hanya bisa diberikan jika pemerintah memerintahkan produsen HP untuk mengaktifkan teknologi A-GPS yang menggunakan sinyal satelit dan data seluler, menurut email internal Kementerian IT pada Juni lalu.

Dengan pengaktifan tersebut, layanan lokasi akan terus aktif pada HP dan pengguna tidak memiliki opsi untuk menonaktifkannya. Apple, Samsung, dan Google telah mengatakan kepada New Delhi bahwa hal ini tidak bisa dijadikan mandat, menurut tiga sumber yang familiar dengan diskusi tersebut.

Upaya untuk melacak lokasi presisi pengguna HP belum pernah dilakukan di negara mana pun di dunia, menurut Asosiasi Elektronik dan Seluler India (ICEA) yang mewakili Apple dan Google, dalam sebuah surat rahasia yang ditujukan ke pemerintah India pada Juli lalu dan dilihat Reuters.

Kementerian Dalam Negeri India sebenarnya telah merencanakan pertemuan pada Jumat lalu, tetapi akhirnya ditunda, menurut salah satu sumber. Kementerian IT dan Kementerian Dalam Negeri India tidak merespons permintaan komentar dari Reuters.

Apple, Samsung, Google, Reliance, dan Airtel juga tidak merespons permintaan komentar. Begitu pula dengan ICEA dan COAI yang tidak memberikan respons. Saat ini, belum ada kebijakan final yang dikeluarkan pemerintah India.

Perlu dicatat, teknologi A-GPS biasanya hanya aktif saat aplikasi tertentu sedang berjalan atau saat panggilan darurat dilakukan. Jika teknologi ini diaktifkan sepenuhnya, maka dapat memberikan data lokasi yang cukup akurat kepada pihak berwenang sehingga pengguna dapat dilacak hingga radius sekitar satu meter, menurut para pakar teknologi.

"Proposal ini akan menjadikan ponsel berfungsi sebagai perangkat pengawasan khusus," kata Junade Ali, pakar forensik digital yang berafiliasi dengan Lembaga Teknik dan Teknologi Inggris.

Cooper Quintin, peneliti keamanan di Electronic Frontier Foundation yang berbasis di AS, mengatakan ia belum pernah mendengar proposal semacam itu di tempat lain. Ia menyebutnya "cukup mengerikan."

Pemerintah di seluruh dunia secara rutin mencari cara baru untuk melacak pergerakan atau data pengguna HP dengan lebih baik. Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi komunikasi yang didukung negara di semua ponsel di negara tersebut.

India merupakan pasar HP terbesar kedua di dunia dengan 735 juta smartphone yang beredar pada pertengahan 2025. HP Android mendukung lebih dari 95% perangkat, sementara sisanya menggunakan iOS Apple, menurut Counterpoint Research.

Apple dan kelompok lobi Google, ICEA, berargumen dalam surat mereka pada Juli lalu bahwa terdapat "kekhawatiran hukum, privasi, dan keamanan nasional" yang signifikan terkait proposal dari grup telekomunikasi tersebut.

ICEA memperingatkan bahwa basis pengguna mereka akan mencakup orang-orang dari militer, hakim, eksekutif perusahaan, dan jurnalis, seraya menambahkan bahwa pelacakan lokasi yang diusulkan membahayakan keamanan mereka karena mereka menyimpan informasi sensitif.

Bahkan cara lama pelacakan lokasi menjadi bermasalah, kata grup telekomunikasi tersebut, karena produsen smartphone menampilkan pesan pop-up kepada pengguna, yang memperingatkan mereka bahwa operator sedang mencoba mengakses lokasi mereka.

"Target dapat dengan mudah memastikan bahwa ia sedang dilacak oleh badan keamanan," kata grup telekomunikasi tersebut, mendesak pemerintah untuk memerintahkan produsen HP menonaktifkan fitur pop-up.

Kekhawatiran privasi harus diprioritaskan dan India juga tidak boleh mempertimbangkan untuk menonaktifkan fitur pop-up, demikian argumen grup Apple dan Google dalam suratnya kepada pemerintah pada Juli lalu.

Hal ini akan "memastikan transparansi dan kendali pengguna atas lokasi mereka."

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]