Ramai-Ramai Beri Masukan untuk Penerapan Mandatori Biodiesel B50 RI

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai, pada dasarnya program peningkatan bauran biodiesel hingga menuju B50 merupakan bagian dari rencana besar menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. Program ini menyasar ke sektor yang paling berkontribusi terhadap emisi karbon, yaitu industri dan transportasi. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memandang, program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50 menjadi bagian penting dari agenda transisi energi nasional. Namun, dia mengingatkan bahwa implementasi program tersebut harus mempertimbangkan dua konsep dasar utama yakni ketahanan energi serta kemampuan dan kebutuhan nasional. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, salah satu tantangan penerapan B50 adalah kemampuan produksi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) nasional yang cenderung stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, produksi CPO nasional ada di kisaran 48 juta ton sampai 51 juta ton. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara berharap program B50 bisa diterapkan melalui transisi bertahap dan pengujian teknis yang lebih komprehensif. Sebab, setiap ada perubahan kebijakan mandatori biodiesel pasti akan berdampak langsung bagi para pengguna kendaraan bermotor. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Anggota DEN Fadhil Hasan menambahkan, dalam implementasi program B50, perlu adanya koordinasi antara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) dan Gaikindo.Tujuan koordinasi ini yaitu untuk memastikan tingkat pencampuran biodiesel sesuai dengan ketetapan pemerintah sekaligus memastikan implementasi B50 tidak menimbulkan risiko terhadap kinerja kendaraan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)