Ramai Warga Korea Teriak Pajak Orang Kaya Terlalu Murah, Tuntut Ini

8 hours ago 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari separuh warga Korea Selatan menilai pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi perlu dinaikkan. Pandangan ini muncul di tengah upaya pemerintah mencari cara untuk meringankan beban pajak pekerja bergaji tetap.

Berdasarkan laporan Korea Institute for Health and Social Affairs yang dikutip The Korea Herald, sebanyak 56,8% responden menilai beban pajak orang kaya masih rendah. Bahkan, 14,9% di antaranya menyebut pajak kelompok tersebut tergolong "sangat rendah".

Sebaliknya, pajak bagi kelompok berpenghasilan menengah dan rendah dinilai sudah berada pada tingkat yang wajar. Masing-masing sebesar 54,7% dan 51,3% responden menyatakan beban pajak kedua kelompok tersebut sudah sesuai.

Survei yang melibatkan 7.300 rumah tangga di seluruh negeri ini juga menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antar kelompok pendapatan. Penilaian bahwa pajak orang kaya terlalu rendah lebih banyak disampaikan oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Pada kelompok dengan pendapatan di bawah 60% median, sebanyak 19,1% menyebut pajak orang kaya "sangat rendah". Angka ini lebih tinggi dibandingkan kelompok pendapatan lainnya yang berada di kisaran 14,4%.

Di seluruh kelompok pendapatan, responden paling banyak menunjuk kelompok berpenghasilan tinggi sebagai sumber utama pembiayaan program kesejahteraan. Sebanyak 38,9% responden memilih jawaban tersebut.

Temuan ini muncul saat pemerintah mempertimbangkan langkah untuk menurunkan beban pajak penghasilan. Kekhawatiran meningkat karena pajak dari gaji kini menyumbang porsi yang semakin besar terhadap total penerimaan negara.

Salah satu opsi yang dibahas adalah mengaitkan lapisan tarif pajak dengan inflasi. Langkah ini diharapkan dapat mencegah wajib pajak terdorong ke lapisan pajak lebih tinggi hanya akibat kenaikan pendapatan nominal.

Sejumlah anggota parlemen dari kubu pemerintah dan oposisi menilai sistem saat ini tidak adil. Mereka berpendapat kenaikan lapisan pajak akibat inflasi secara tidak langsung meningkatkan beban pajak tanpa diiringi kenaikan pendapatan riil.

Perwakilan oposisi Jeong Jeom-sig menyatakan tarif pajak yang sebelumnya hanya dikenakan pada kelompok kaya kini mulai berlaku bagi kelas menengah. Kondisi tersebut dinilai dapat merusak prinsip keadilan dan rasionalitas dalam sistem perpajakan.

Namun demikian, para ahli menilai peningkatan penerimaan pajak tetap diperlukan. Hal ini seiring perubahan demografi dan meningkatnya kebutuhan belanja kesejahteraan publik.

Data OECD menunjukkan tarif pajak efektif di Korea Selatan masih relatif rendah dibandingkan negara maju lainnya. Pada 2023, tarif pajak penghasilan efektif untuk pekerja lajang dengan gaji rata-rata tercatat sebesar 6,9%, menempatkan Korea di peringkat 33 dari 38 negara anggota.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Australia sebesar 25,3%, Amerika Serikat 15,5%, dan Prancis 16,7%. Kondisi ini menunjukkan ruang untuk optimalisasi penerimaan pajak masih terbuka.

Para ahli juga menyoroti banyaknya potongan dan pengecualian pajak sebagai penyebab rendahnya tarif efektif. Selain itu, porsi pekerja yang tidak membayar pajak penghasilan juga tergolong tinggi.

Sekitar 32,5% pekerja dilaporkan tidak membayar pajak penghasilan hingga 2024. Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan negara seperti Jepang dan Australia.

Sebagai solusi, penyempitan kelompok bebas pajak disarankan dilakukan secara bertahap. Selain itu, kredit pajak berbasis kesejahteraan diusulkan untuk dialihkan menjadi belanja anggaran yang lebih transparan.

(dce)

Add