Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia telah memperhitungkan potensi tekanan ekonomi akibat kebijakan pengenaan tarif perdagangan yang tinggi oleh Presiden AS Donald Trump. Terhadap Indonesia, Trump mengenakan tarif perdagangan 32% mulai 9 April 2025 waktu setempat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tarif perdagangan yang tinggi itu menyebabkan ketidakpastian ekonomi makin memburuk, terutama dari aspek iklim perdagangan yang makin tertekan.
Efeknya ke Indonesia maupun negara-negara lain yang menjadi mitra dagang utama ialah kinerja net ekspor akan tertekan. Ekspor menjadi salah satu komponen pembentuk PDB, selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi.
"Kinerja dari perdagangan internasional, ekspor impor, tentu ini akan terdisrupsi cukup banyak, ini harus kita waspadai performance nya, walaupun untuk porsi ekspor kita kurang dari 10% untuk ke AS tapi tetap akan terdampak," ucap Febrio saat ditemui di kawasan Menara Mandiri, dikutip Rabu (9/4/2025).
Untuk mengantisipasi permasalahan itu, pemerintah kata dia telah mendesain berbagai kebijakan yang akan diajukan untuk bahan negosiasi dengan AS supaya ada pengurangan tarif. Di antaranya dengan menjanjikan kebijakan deregulasi untuk mempermudah iklim usaha di tanah air, mulai dari pengurangan tarif pungutan PPh impor, hingga tarif bea masuk impor barang dari AS.
"Makanya pemerintah gerak cepat, pertama untuk deregulasi, permudah sektor usaha, tapi kita juga lihat ruang untuk negosiasi," tutur Febrio.
Meski ada risiko tekanan ekspor, Febrio percaya diri Indonesia jauh dari risiko resesi. Sebab, ia menilai, data-data fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan menjadi salah satu aspek yang membuat investor terus percaya untuk membenamkan modalnya di tanah air.
"Kita dianggap negara yang cukup kredibel, karena kita tumbuh 5% dalam beberapa tahun ini. Apalagi sejak Pandemi Covid-19 kan enggak banyak negara yang ekonominya tumbuh solid," ucapnya.
Selain itu, pengelolaan fiskal ia pastikan selalu diterapkan pemerintah secara cermat dan hati-hati, terutama dengan memastikan defisit fiskal selalu sesuai dengan desain awalnya. Pada tahun ini defisit APBN pemerintah targetkan senilai Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.
"Implementasi APBN 2025 kan on track, jadi kredibilitas makro harus kita pertahankan, ketidakpastian ini membuat kita harus menjaganya dengan hati-hati," ungkap Febrio.
Tekanan nilai tukar rupiah dan IHSG yang terjadi beberapa hari terakhir pun menurutnya dapat terkelola dengan baik. Daya beli masyarakat Indonesia ia anggap juga masih terus stabil, meskipun ada sedikit tekanan dari aktivitas usaha di sektor industri manufaktur.
"Memang risiko yang harus kita hadapi adalah kinerja kita untuk sektor manufaktur yang kita lihat di bulan pertama memang tumbuh double digit untuk ekspornya. Ini yang harus kita jaga supaya performancenya tetap termitigasi saat kita harus hadapi negosiasi dengan Trump," tutur Febrio.
Terkait risiko resesi yang minim bagi Indonesia dari dampak perang dagang yang dipicu oleh Trump juga telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia bilang risiko resesi yang dihadapi Indonesia masih sebesar 5%, sama dengan Malaysia. Jauh lebih rendah dari potensi resesi Amerika Serikat dan Jepang yang mencapai 30%, Meksiko 54%, Jerman 50%, Kanada 48%, dan Rusia 25%.
"Probability risk recession meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%," kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Aktivitas Manufaktur RI Melambat, Tetapi Masih Ekspansif
Next Article Video: Negara Maju Tetangga RI Resmi Resesi, Ekonomi Merosot Tajam
