Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai institusi yang mendapat sorotan besar dari publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Dalam acara pelantikan pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025), ia menjelaskan di era media sosial dan keterbukaan informasi, kedua institusi tersebut akan terus menjadi sorotan.
Masyarakat kini dapat dengan mudahnya menyampaikan pendapat, kritik, bahkan menuntut transparansi dan akuntabilitas.
"Di era media sosial, DJP dan DJBC akan menjadi institusi disorot publik. Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan aspirasi," ujar Sri Mulyani dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).
Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa masyarakat akan terus menagih kepada negara agar mendapat pelayanan agar merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan.
Maka dari itu,penting untuk dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sri Mulyani menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran negara melalui APBN.
"Teman-teman rumpun penerimaan tunjukkan leadership anda. Bahwa anda peduli dan care dengan tugas anda melayani masyarakat memperbaiki ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.
Ia pun mengatakan bahwa tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara. Namun juga melakukan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam saat yang sama, kedua direktorat pun harus menjaga kewibawaan dan ketegasan.
"Meningkatkan penerimaan negara, melakukan edukasi, lakukan pendekatan manusiawi pada saat yang sama berwibawa dan tegas," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sadar Disorot Investor, Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Setoran Pajak RI